Liputan.co.id, Jakarta – Sekolah Dasar atau SD Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK di Tanah Papua, Serito, Kecamatan Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, dalam kondisi tidak terawat dengan baik.
Menurut Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma, SD YPK Tanah Papua, Serito itu awalnya berdiri di Kampung Tanah Merah dan di pindah ke Distrik Sumuri lantaran lahan sekolah itu dipakai kilang gas alam cair.
“Sekolah dan masyarakatnya dipindahkan ke Distrik Sumuri. Setelah itu manajemen LNG Tangguh lepas tangan. Padahal SD YPK Serito berada di ring I LNG Tangguh. Saya pertanyakan komitmen LNG Tangguh dalam menjalankan Corporate Social Responsibility atau CSRnya,” kata Filep, Sabtu (11/9/2021).
Senator Papua Barat menyebut bahwa salah satu tujuan CSR yang paling urgen di negara berkembang adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu lanjuttnya, Pemda wajib memberikan teguran keras bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik.
“Good corporate citizenship dan good business ethics itu harus menjadi perhatian. Kalau tidak, keseimbangan sosial sulit terjadi. Perusahaan jangan hanya menyedot sumber daya alam, tetapi memarginalkan masyarakat yang menjadi korban kepentingan investasi gas di Bintuni. Dampak kehadiran perusahaan di Papua mayoritas hanya orientasi bisnis tanpa peduli dengan kepentingan dan hak masyarakat adat dan pembangunan daerah. Di mana keadilan itu?,” tanya dia.
Filep menyebut masyarakat ring I (daerah sekitar perusahaan) merupakan pihak yang patut mendapatkan apresiasi lantaran mengorbankan dirinya untuk pindah demi dibangunnya kilang. Tidak hanya itu, ring II perusahaan juga merupakan kesatuan elemen yang menjaga keberlangsungan perusahaan.
“Maaf ya, seringkali perusahaan menomorduakan CSR, tanggungjawab sosial dan moral perusahaan. Menganggap sesuatu di luar managemen perusahaan karena dianggap tidak menguntungkan. Lalu disederhanakan dengan bagi-bagi sembako di hari-hari besar. Kita yang menyaksikan ini, harus mempertanyakan kembali komitmen mereka. Ini masyarakat tidur di atas tumpukan gas, tapi kesejahteraannya sama sekali diabalikan,” kata Filep.
Karena itu, Pace Jas Merah panggilan beken Filep Wamafma mengusulkan agar besaran CSR benar-benar dimuat secara tertulis di dalam Perda di masing-masing Provinsi.
“Kita belum lihat berapa besaran CSR yang ditetapkan. Sementara perusahaan sudah puluhan tahun beroperasi. Kita juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi anggaran bagi hasil Migas di Papua Barat. Termasuk meminta kepada penegak hukum untuk mengevaluasi dan mengaudit dana bagi hasil Migas yang selama ini dialokasikan untuk pemerintah dan kabupaten. Sehingga masyarakat tahu, apakah dana bagi hasil benar-benar digunakan dengan sebak-baiknya atau tidak,” ujarnya.
Dia ungkap, berdasarkan hasil data BPS tahun 2020, Bintuni menempati posisi ke lima termiskin di wilayah Papua Barat dengan presentasi 29,39 persen penduduk miskin setelah Pegaf 33,81 persen, Tambrauw 32,80 persen, Teluk Wondama 30,91 persen dan Maybrat 30,78 persen.[liputan.co.id]
Komentar