oleh

DPD RI Keluhkan Ribuan Desa dan Kelurahan Belum Terjangkau Jaringan 4G

Liputan.co.id, Jakarta – Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan percepatan agenda transformasi digital di segala sektor kehidupan. Berkaca dari sebelumnya, di mana ketersediaan akses broadband masih belum merata sehingga belasan ribu desa dan kelurahan belum terjangkau jaringan internet 4G.

“Persoalan lain di daerah adalah kecepatan internet yang masih rendah. Mengacu data Speedtest Global Index pada Januari 2020, secara nasional Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata pada peringkat 120 dunia,” kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G Plate, dengan kombinasi fisik dan virtual dari Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Lebih lanjut, Senator asal Aceh itu juga menyoroti maraknya kebocoran data. Menurutnya, dalam setahun ini telah menunjukkan minimnya upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi yang bisa menjadi bencana negara. “Ini hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjualbelikan atau dicuri tersebut sangat sensitif,” tegasnya.

Fachrul juga ingin mendapatkan perspektif yang utuh terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu bagaimana tantangan dan solusi konstruktif yang ditawarkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan internet di daerah. “Bagaimana koordinasi dan konsolidasi, apa yang telah dilakukan terhadap pihak terkait guna mempercepat proses mitigasi jika terjadi kebocoran data secara masif,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh mengkhawatirkan beredarnya situs pornografi dan penyebaran isu hoax yang masif di dunia maya. Ia menilai bahwa kurang kontrol dari pemerintah dalam menyikapi hal ini sehingga sangat meresahkan bagi generasi muda.

“Memang sudah ada penghapusan situs, tapi terkadang prosesnya lama. Kita tahu situs pornografi sangat mudah di akses, sehingga hal itu mengkhawatirkan bagi generasi muda kita. Apalagi isu hoax atau penistaan agama yang marak di dunia maya,” tegasnya.

Senator Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga mengkhawatirkan kebocoran data dari e-commerce. Dia mengaku dapat beberapa kasus dari masyarakat tentang paket bodong yang sering terjadi. “Sekarang banyak sekali paket bodong, mungkin disebabkan dari kebocoran data e-commerce. Memang sepele, tapi jika dibiarkan akan menjadi perkara besar,” ungkapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Otopianus P Tebai menggeluhkan buruknya jaringan internet di Pupua. Ia juga menyarankan agar pemerintah bekerjasama dengan kepala desa atau kepala dusun dalam pengontrolan tower BTS. “Banyak panel surya tower BTS di Papua yang hilang. Maka saya menyarankan agar pemerintah bisa menggandeng kepala desa atau kepala dusun,” usulnya.

Menteri Kominfo Johnny G Plate menjelaskan Road Map Indonesia Digital dibuat sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital. Fokus utama tersebut yakni percepatan infrastruktur digital, mendorong adopsi teknologi, peningkatan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.

“Pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah, untuk layanan pemerintahan digital ini. Diharapkan hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia,” harapnya.

Johnny G. Plate menambahkan selama ini pemerintah telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis pada jaringan atau network. Tujuan pembangunan itu untuk mempercepat pemerataan di seluruh Indonesia. “Pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di upstream, namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah,” imbuhnya.[liputan.co.id]

Komentar