oleh

Effendi Simbolon: Jangan Desk Papua Ada di Kemenko Polhukam

Liputan.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon mengakui kekhawatiran mengenai Papua sudah menjadi fenomena umum. Namun kata politikus PDI Perjuangan itu, sebuah kekhawatiran terhadap Papua, tanpa berbuat apa-apa, tak ada gunanya juga.

“Khawatir banyak pihak soal Papua, itu pasti karena tuntutannya referendum. Tapi tanpa berbuat apa-apa tak ada gunanya juga kekhawatiran itu. Saya lihat tak mudah menyelesaikan Papua. Tidak pula mudah menyelesaikan persoalan ke persoalan,” kata Effendi, secara virtual, dalam Dialektika Demokrasi “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua”, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Jangankan KKB di Papua, teroris di Poso saja, sampai kini tak bisa selesai. “Padahal di Poso itu cuma sekitar 12 orang. Tapi anggota Polri dan TNI silih berganti hadir di situ, dan aksi teroris belum juga berhenti,” ujarnya.

Karenanya, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini mendorong desk Papua tidak di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam.

Jangan desk Papua ada di Kemenko Polhukam karena pendekatannya tidak komprehensif. Desknya harus di bawah kementerian teknis yang bisa langsung kepada presiden,” tegasnya.

Dikatakannya, perlakuan Indonesia terhadap Papua tidak hebat-hebat betul. Pada even PON XX misalnya, Effendi mempertanyakan, mana bangunan yang modern itu? “Bahkan branding atau ikon PON masih saja orang non-Papua. Mestinya biarkan itu hak mereka,” ujarnya.

Diingatkannya, jangan menstikma Papua dari Jakarta tanpa ada upaya serius melihat faktanya secara langsung. Jangan percaya Papua itu selamanya dengan Indonesia, tanpa upaya merubah paradigma terhadap Papua.

“Untuk itu, kita harus cari menteri yang betul-betul bijak dalam memperlakukan Papua. Jangan ada pejabat Jakarta berlagak centeng di Papua, sebab tuntutan mereka merdeka. Saya usulkan pada reshuffle nanti beri tiga menteri untuk Papua itu, dan jangan kementeriannya cuma penggembira,” usul Effendi.

Demikian juga hal dengan dana otonomi khusus (Otsus) bagi Papua sebagai uang dari Jakarta karena mereka menurut Effendi juga bisa membuat argumen bahwa dana Otsus bersumber dari kekayaan alamnya.[liputan.co.id]

Komentar