JAKARTA – Pengamat dari Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, kebijakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam pengadaan multivitamin di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bisa merusak citra DPR RI sebagai lembaga negara.
Menurut Karus, kebijakan terkait pengadaan Multivitamin di Setjen DPR RI sebesar Rp2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
“Saya kira seperti itulah, kebijakan yang dikeluarkan Sekjen (Indra Iskandar) sering membuat pandangan publik terhadap DPR menjadi hancur,” kata dia kepada wartawan, Kamis (2/9).
Selain pengadaan Multivitamin, kebijakan Indra yang sempat jadi polemik dan menuai kritik adalah penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel untuk anggota DPR RI yang terpapar Covid-19. Hal itu juga turut disesalkan oleh Lucius. Kendati begitu, Lucius menilai kebijakan tersebut tak diputuskan sendiri oleh Indra Iskandar.
“Tapi saya gak percaya banget bahwa kebijakan sekjen ini tanpa pembicaraan sebelumnya tidak mungkin kebijakan ini tiba tiba ada, biasanya ada pembicaraan sama BURT,” terangnya.
Lucius mengimbuhkan, meski diakui Indra bahwa pengadaan Multivitamin tersebut telah dibatalkan, tender tersebut tidak boleh ujug-ujug dibatalkan. Diperlukan pembahasan lebih jauh dengan pemenang tender, dalam hal ini PT Chemipharma Julien Djonelida.
“Kalau misal ingin dibatalkan harus ada pembicaraan lagi karena tender sudah dilakukan dan tidak mungkin tender dibatalkan secara sepihak,” tandasnya. (***)
Komentar