JAKARTA – Kebocoran data vaksin Presiden Joko Widodo masih diributkan. Saling lempar tanggungjawab antar Kementerian pun menjadi perhatian publik.
Menanggapi masalah kebocoran data vaksin Presiden ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyarankan agar pihak terkait tidak mencari kambing hitam dalam masalah ini, karena hampir semua Kementerian memiliki data terhadap tugas dan tanggungjawab mereka.
“Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian pegang data,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (6/9).
“Kemendagri pegang data karena berkaitan dengan Pemilu, Kemenekes pegang data juga berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang,” sambungnya.
Untuk itu, kata Dasco baiknya semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi atas masalah tersebut, karena keributan kebocoran data vaksin Presiden Jokowi tidak akan selesai bila antar Kementerian saling lempar kesalahan.
“Jadi kita memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data yang bocor itu nggak akan ada habis-habisnya. Lebih baik kita sama sama duduk, dan mencari solusinya,” jelasnya.
Menurut politisi Gerindra ini, kebocoran data pribadi bukan hanya sekali tetapi masalah tersebut sering terjadi. Oleh sebab itu, RUU Perlindungan Data Pribadi segera dirampungkan oleh DPR dan Pemerintah.
“Ya memang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu terkait kebocoran-kebocoran data memang sudah waktunya, sudah saatnya dan mendesak ada UU Perlindungan Data Pribadi,” ungkapnya. (***)
Komentar