Abdul Latief: Salah Besar, Kalau Ada yang Tak Setuju PPHN

Liputan.co.id, Jakarta – Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN yang dahulu disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, merupakan sebuah rencana masa depan bangsa Indonesia yang harus dipersiapkan secara baik.

PPHN yang dipersiapkan secara baik itu menurut mantan Menteri Ketenagakerjaan era Presiden Soeharto, Abdul Latief, merupakan 65 persen jalan menuju sukses.

Karena itu PPHN penting!, harus dirancang, didiskusikan dengan seksama. PPHN ini menarik buat saya, sehingga saya bersedia hadir di acara ini setelah saya mundur jadi menteri tahun 1998,” kata Abdul Latief, dalam Focus Group Discussion MPR RI bertajuk “Pokok-Pokok Haluan Negara”, di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (11/10/2021).

Terkait dengan pertanyaan, apa perlu GBHN yang sekarang diwacanakan dengan PPHN? mantan Ketua Badan Pekerja MPR RI itu menyatakan, berangkat dari pengalamannya 15 tahun di MPR, kehadiran PPHN sangat-sangat perlu.

“Jadilah orang yang biasa hidup dengan terencana. Di mata saya, rencana itu penting, tetapi sebelum keluar rencana itu, ada persiapan-persiapan secara politis, tekhnokratik, partisipasi rakyat, kemudian studi,” ujarnya.

Dalam konteks masa depan bangsa Indonesia, dikaitkan dengan setuju atau tidak dengan PPHN, maka menurut pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI itu, salah besar kalau ada pihak yang tidak setuju PPHN sebagai upaya sungguh-sungguh menata masa depan menuju cita-cita bangsa.

Latief mengingatkan, cita-cita atau mimpi suatu bangsa untuk masa depan adalah penting. Karena itu, dia menyarankan berbagai pihak terkait untuk duduk bersama membahas dengan tenang tentang masa depan bangsa Indonesia. “Mau kemana kita anak bangsa ini mau pergi?,” pungkasnya.[liputan.co.id]

Komentar