Liputan.co.id, Bekasi – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai perlu dibangun pola pikir sadar administrasi di masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat.
Pengelolaan basis data kependudukan menurut Doli, tidak berhenti hanya sampai pada validitas, kecepatan, dan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi saja, melainkan juga harus didukung oleh masyarakat yang ikut terlibat.
“Misalnya, satu daerah pelayanan dan program pelaksanaan KTP elektronik sudah hampir sempurna dan semua warga sudah memiliki KTP elektronik dengan baik. Yang perlu dibangun selanjutnya adalah masyarakat sadar akan administrasi,” kata Doli, saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemkot Bekasi terkait Pengawasan Implementasi KTP Elektronik (KTP-el), di Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/10/2021).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, menyadarkan warga untuk aktif terlibat dalam administrasi dapat dibangun dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Dengan adanya kesadaran administrasi ini, diharapkan dapat mempercepat proses pendataan update yang terjadi di masyarakat.
“Karena masyarakat ini kan selama ini agak malas. Contohnya ketika ada keluarga yang meninggal, karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga enggan untuk melaporkan. Jadi ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk masyarakat yang sadar administrasi. Ini yang saya kira juga perlu dibangun di Kota Bekasi,” usul Doli.
Diketahui, untuk peningkatan pelayanan kependudukan, Pemkot Bekasi memaksimalkan inovasi program Halo Pamor. Dimana, Satgas Pamor Kelurahan ditempatkan di setiap RW untuk melaksanakan pelayanan adminduk secara jemput bola.
Selain itu, Disdukcapil Kota Bekasi juga telah memiliki jaringan VPN mandiri dari Disdukcapil ke kecamatan yang pengelolaannya dilakukan oleh tim IT Disdukcapil. Disdukcapil Kota Bekasi memiliki jumlah aparatur sebanyak 215 orang yang terdiri dari 74 orang PNS dan 141 orang non-PNS.[liputan.co.id]
Komentar