oleh

DPR Sebut Payung Hukum 20 Provinsi dan 236 Kabupaten/Kota Masih UU RIS

Liputan.co.id, Denpasar – Komisi II DPR RI menginventarisir Undang-Undang tentang Provinsi untuk kemudian disempurnakan. Faktanya, menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ada 20 provinsi dan 236 kabupaten/kota yang UU-nya akan disempurnakan termasuk di dalamnya Provinsi Bali.

Ada 20 provinsi alas hukumnya masih berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS belum berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945,” kata Doli, usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Gubernur Bali Wayan Koster, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (11/10/2021).

Khusus untuk Provinsi Bali lanjut Doli, memang Pemerintah Daerah Bali atau masyarakat Bali menginginkan momentum perubahan undang-undang ini. “Dalam UU tersebut harus ada kekhasan yang dimiliki Provinsi Bali. Itu yang harus muncul di UU Bali nantinya,” terang Doli.

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, ciri khas yang dimiliki Bali yang harus termaktub dalam UU tersebut yakni Bali sebagai daerah pariwisata. “InsyaAllah nanti di awal tahun, masa sidang di awal tahun 2022, kita sudah mulai bisa memproses menentukan panja penyusunan rancangan Undang-Undang bagi Provinsi Bali juga untuk NTB dan NTT,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menilai, payung hukum baru sangat dibutuhkan bagi Provinsi Bali. Dimana, saat ini pembentukan Bali masih diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 64 Tahun 1958, bersama-sama dengan dua provinsi tetangga yaitu NTB dan NTT. UU tersebut masih mengacu pada konsideran Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), dalam bentuk Negara Indonesia Serikat atau RIS.

Secara terbuka, Gbernur Wayan menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU tentang Provinsi Bali kepada DPR RI. Ia meyakinkan bahwasanya Bali tidak meminta kekhususan dalam RUU ini, namun semangat yang tertuang dalam RUU ini adalah bagaimana menjaga kearifan lokal Bali dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam bingkai NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

“Intinya, kami ingin Bali dibangun sesuai potensi. Sama sekali tak meminta kekhususan. Dengan UU ini, Bali akan bisa di-empowerment sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki,” pungkasnya.[liputan.co.id]

Komentar