Liputan.co.id, Jakarta – Pemerintah disarankan agar memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023.
Saran tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, menyikapi wacana pemerintah yang akan menjadikan perwira aktif di TNI-Polri mengisi posisi Plt kepala daerah.
“Opsi penunjukan pelaksana tugas atau penjabat kepala dari TNI-Polri yang aktif harus di kaji secara mendalam. Jangan TNI/Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Karena kepala daerah jabatan politis, bukan jabatan karir,” kata Guspardi, dalam rilisnya, Jumat (1/10/2021).
Dijelaskannya, mekanisme penunjukan Plt kepala daerah sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201, bahwa penjabat gubernur, bupati dan wali kota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
Di samping itu, Guspardi juga meminta Kementerian Dalam Negeri menjaga citra Presiden Joko Widodo di sisa waktu pemerintahannya. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar II ini menyatakan tak ingin Presiden Jokowi dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik.
Diketahui, Pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, maka pada tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya dan ada 171 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2023.
Kata Guspardi, kekosongan itu nantinya diwacanakan akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. Dan beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.
Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri saran Guspardi, perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah ini. Bagaimanpun pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat.
“Belajar dari pengalaman sebelum dan sesudah reformasi. Apalagi, saat ini masih banyak sosok setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian yang dapat mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah. Banyak Dirjen di Kemendagri, kalau seandainya tidak memenuhi jumlahnya, baru di ambil dari ke kementerian lain,” imbuhnya.[liputan.co.id]
Komentar