oleh

Bantu Pemulihan Ekonomi Bali Saat Pandemi, Banggar DPR: Perlu Kebijakan Fiskal Khusus

Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, krisis multidimensi yang dipicu oleh Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata sebagai ujung tombak perekonomian Bali dalam dua tahun terakhir.

Untuk memulihkannya menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu, diperlukan kebijakan khusus untuk Provinsi Bali.

Perlu kebijakan khusus untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan perekonomian Provinsi Bali,” kata Cucun, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Daerah se Bali, Kamis (25/11/2021).

Dikatakan Cucun, sebagai daerah yang memiliki kontribusi terbesar dalam menghasilkan pajak hotel dan restoran di Indonesia, Bali layak dapat insentif khusus untuk pemulihan sektor ekonominya, sehingga Bali bisa kembali menjadi destinasi utama pariwisata internasional di Indonesia.

Dia berharap, ditunjuknya Bali sebagai tempat pelaksanaan KTT G-20 tahun 2022 nanti, bisa menjadi momentum yang tepat untuk membuka kembali sektor Pariwisata di Bali. “Pemeritah harus mengoptimalkan segala upaya untuk mensukseskan perhelatan internasional tersebut, agar bisa memulihkan citra Bali sebagai destinasi wisata Internasional,” tegasnya.

Cucun juga berharap Pemerintah Pusat, Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan semua stakeholder mendukung pertemuan puncak 20 negara dengan PDB terbesar itu.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, sudah hampir dua tahun ini praktis perekonomian Bali terhenti, semua sektor turunan pariwisata, hotel, restoran, travel dan sektor UMKM penunjang lainnya berhenti beroperasi.

Lebih jauh, Gubernur menyampaikan sekitar 54 persen perekonomian Bali tergantung dari sektor pariwisata. Ketika pariwisata berhenti, maka ekonomi juga berhenti. Oleh sebab itu, kami mohon ada kebijakan khusus untuk membantu pemerintah daerah di Bali,” ujar I Wayan.

Di acara yang sama, Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio N. Kacaribu, menambahkan, pemilihan Bali sebagai tempat pelaksanaan KTT G-20 disambut baik oleh seluruh negara G-20. “Para kepala negara dan delegasi KTT-20 sangat antusias ketika diumumkan Bali sebagai lokasi pelaksanaan pertemuan G-20, mereka sepertinya rindu ke Bali. Kita akan persiapkan sebaik mungkin acara itu,” ujarnya.

Ditegaskannya, Pemerintah Pusat sangat concern untuk membantu Bali sebagai salah satu daerah yang paling terdampak. Program hibah pariwisata yang dialokasikan untuk membantu Bali terserap dengan baik. Tapi memang kebijakan pembatasan penutupan oleh masing-masing negara menyebabkan kunjungan wisata asing terhenti sama sekali.

Cucun menambahkan, untuk tahun 2022, khusus untuk DAU akan ada faktor penyesuaian khusus untuk daerah pariwisata. Jadi bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata ujarnya Febrio, akan menjadi faktor pengali lebih untuk perhitungan DAU tahun 2022. Kebijakan ini untuk membantu daerah pariwisata yang kesulitan akibat situasi pandemi atau krisis.

“Tentunya kita berharap UU HKPD akan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hubungan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga akan bisa meningkatkan pelayanan Pemerintah daerah dan tentu saja kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” pungkas Cucun.[liputan.co.id]

Komentar