LIPUTAN.CO.ID-Sektor perikanan dan kelautan adalah sektor strategis yang mampu menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian Indonesia.
Tingginya potensi di sektor perikanan dan kelautan tersebut tentu membutuhkan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan negara, serta mensejahterakan rakyat khususnya masyarakat kelautan dan perikanan kita.
Pada masa pandemi covid-19, tentunya dibutuhkan stimulus dari pemerintah agar masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi Covid-19 mampu bertahan dan kembali bangkit.
Pada sektor lain, pemerintah memberikan relaksasi, sementara pada sektor kelautan dan perikanan justru dibebani dengan kenaikan pungutan hasil perikanan yang tentu saja memberatkan bagi para nelayan.
Untuk itu, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP agar merevisi kebijakan yang mengatur hal tersebut dan melakukan kajian serta sosialisasi agar kebijakan yang dilahirkan nantinya dapat diterima oleh semua pihak, sehingga target pendapatan negara dapat dicapai sekaligus tetap meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap tahun cukup besar (6,5 Triliun) tahun 2022, selanjutnya bagaimana perangkat KKP melakukan penyusunan prioritas kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ungkap Abdullah Tuasikal Anggota komisi IV, DPR RI sebagai mana rilis yang diterima Liputan.co.id, Selasa 9 November 2021.
Abdullah Tuasikal yang juga dari Fraksi NasDem mengatakan hal itu telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak eselon 1 KKP.
Hal yang sama disampaikan anggota Fraksi NasDem lainnya, Yessi Meliana.
Yessy mengatakan terkait aspirasi perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Jawa Timur yang disampaikan melalui audiensi dengan Fraksi Partai NasDem, yang mengeluhkan tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada sektor kelautan dan perikanan yang dinilai memberatkan bagi para nelayan.
“Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk nelayan adalah yang utama,” ungkap Yessi Meliana.
Selain soal relaksasi, Abdullah Tuasikal yang pernah jabat Bupati Maluku Tengah dua periode itu juga menyentil KKP yang belum menyediakan perangkat dasar benih ikan di wilayah Maluku-Papua.
Dikatakan, permasalahan mendasar dari permasalahan di KKP adalah belum adanya perangkat dasar pemeliharaan benih ikan disetiap daerah, sehingga untuk pengadaan benih wilayah Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Tenggara harus didatangkan dari Manado.
“Kami punya pengalaman pengiriman benih ikan dari Manado, baru sampai di daerah Transit Makassar ikannya sudah mati 50 persen, sampai di Ambon juga mati sekitar 20 persen,” ujar Abdullah mengisahkan.
Maluku sepi dengan Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) Ia yakin pemerintah belum mangalokasikan anggaran untuk program tersebut.
“Namun bagaimana mencari solusi bersama, kalau belum terlaksanakan dalam waktu dekat program M-LIN, bantuan apa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” harap Tuasikal yang juga dari Dapil Maluku.
Komentar