oleh

MK Nyatakan UU Ciptaker Inkonstitusional, Sultan: MK Telah Wujudkan Harapan Daerah dan Rakyat

Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional karena bertentangan dengan UU NRI tahun 1945.

“Mahkamah Konstitusi telah menjawab tuntutan dan harapan daerah dan masyarakat khususnya kaum buruh yang sejak UU ini dibahas telah menunjukan sikap penolakannya. Kita patut bersyukur, MK selalu teguh dan konsisten di jalan konstitusional,” kata Sultan, dalam rilisnya, Kamis (25/11/2021).

Menurut Senator dari Provinsi Bengkulu itu, dalam sejarah, tidak pernah ada UU sekontraversial dan mendapat penolakan secara luas selain UU Ciptaker. Meski semangat UU ini baik, tapi harus diakui proses dan keberadaannya belum sepenuhnya benar dan dapat diterima oleh masyarakat dan konstitusi.

“Sejak awal, DPD RI secara kelembagaan telah menunjukan keraguannya terhadap kehadiran produk hukum yang tidak lazim ini. Sehingga kami merasa evaluasi MK ini menjadi angin segar dan kabar baik bagi pemerintah daerah dan teman-teman buruh,” kata Sultan.

Lebih lanjut, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu meminta agar pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan MK ini. Jika tidak, UU yang mahal ini akan otomatis expired atau inkonstitusional secara permanen.

“DPD RI tidak dalam posisi sebagai pembuat dan perumus Omnibus Law Ciptaker, namun jika diminta, kami tentu selalu terbuka dan siap mengambil bagian secara aktif dalam memperbaharui materil UU ini,” tegasnya.

Diketahui, Majelis Hakim MK menyatakan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” kata Ketua MK Anwar Usman, saat membacakan Amar Putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis dikutip dari Antara pada (25/11/2021).

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).[liputan.co.id]

Komentar