oleh

Politikus Demokrat: Program Tanam Singkong Food Estate Kebijakan Keliru

Liputan.co.id, Jakarta – Program tanam singkong dalam proyek food estate pemerintah adalah suatu kebijakan keliru. Alasannya, kata anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, proyek itu dilakukan dengan cara mengkonversi kawasan hutan yang masih alami, diganti dengan tanam singkong sebagai upaya menambah cadangan pangan strategis.

“Kawasan hutan yang masih alami itu bagaikan emas. Jadi, kita membuang emas untuk menanam suatu yang bagaikan perak. Bayangkan, bagaimana daya dukung ekonomi terhadap singkong itu dibandingkan dengan daya dukung ekonomi terhadap lingkungan. Kita salah buat prioritas dalam menentukan kebijakan,” kata Suhardi, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Politikus Partai Demokrat ini menilai kecil kepentingan rakyat dalam proyek food estate dibandingkan kepentingan perusahaan (korporasi) yang mengelolanya, atau yang disebut dengan off-taker. Karena itu, Suhardi meminta agar tidak mengambil kebijakan yang bersifat jangka pendek dan bersifat ekonomi semata.

“Indonesia ini kaya. Tetapi, kalau kita salah dalam me-manage dalam jangka pendek, kita kehilangan segalanya,” pesan Suhardi.

Seharusnya lanjut Suhardi, anggaran yang besar untuk proyek food estate lebih baik dialihkan untuk subsidi petani dalam bentuk bantuan pupuk dan sejenisnya. Sebab, nilai ekonomi yang dihasilkan, jauh lebih tinggi dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan singkong untuk masyarakat Indonesia.

“Nilai ekonomi tutupan hutan yang begitu luas, lalu kita ubah dengan menanam singkong. Berapa sih kebutuhan singkong untuk Indonesia dan berapa nilai ekonominya?,” tanya anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Barat itu.

Diketahui, dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, proyek food estate tersebut seharusnya menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Lahan KSPP ini dinilai masih belum optimal diberdayakan, dibandingkan membuka lahan baru dengan membabat hutan.

Jika lahan KSPP ini dapat dioptimalkan, maka Suhardi yakin Indeks Pertanaman (IP) Indonesia yang saat ini baru di angka 1,52 akan meningkat menjadi 2. “Kan masih banyak lahan selama ini yang hanya mampu ditanaminya 1 kali akibat pengurangan pengairan. Kalau itu kita tingkatkan dua kali lipat, itu jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan kita menanam food estate yang menanam singkong itu,” saran Suhardi.

Dengan demikian, dengan fokus pada lahan yang dikelola dalam nomenklatur KSPP ini, Suhardi yakin IP Indonesia akan lebih efektif dan efektif dan menyamai masyarakat maju yang sudah mencapai angka IP 3 atau 4.[liputan.co.id]

Komentar