Liputan.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan sistem Pemilu di Indonesia sudah relatif baik. Namun ada dua hal penting yang harus dievaluasi di internal partai politik sebagai pilar demokrasi.
“Pertama adalah aktor dan kedua manajemen partai politik. Dua variabel itu yang sebaiknya dievaluasi,” kata Zulfikar, dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Evaluasi Sistem Pemilu”,di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2021).
“Mungkin yang bisa kita evaluasi menurut saya adalah aktor dan manajemennya. Kalau saya ditanya soal sistem tertutup dan terbuka, secara teoritik sistem tertutup lebih kompatibel dengan keserentakan Pemilu,” kata Zulfikar.
Kalau Pemilu itu nanti sistem tertutup lanjutnya, lebih enak karena memudahkan pemilih. Selain kompatibel, surat suaranya tinggal satu saja. “Apalagi kalau ke depan kita bisa buat Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, malah semakin enak lagi. Untuk Pusat dari tiga surat suara bisa jadi dua surat suara, Pileg dan Pilpres jadi satu, lalu DPD satu,” ujarnya.
Kalau surat suaranya dijadikan satu, itu bisa semakin murah. “Tetapi dari sisi pengalaman, kita dulu pernah tertutup, tapi apa hasilnya, kita sederhanakan istilah yang sering kita dengar bagai memilih kucing dalam karung,” kata Zulfikar.
Andai kembali ke sistem tertutup karena alasan secara teoritik itu kompatibel, maka politikus Partai Golkar menyebut dua syarat yang wajib dipenuhi.
“Pertama, ada demokratisasi internal partai, dan kedua secara permanen melibatkan partisipasi publik, keterlibatan masyarakat atau konstituen ikut menentukan calon-calon eksekutif, calon-calon legislatif,” katanya.
Dijelaskannya, Pemilu hendaknya juga menjamin keberlangsungan demokrasi karena rakyat berkuasa atas dirinya. Kalau itu perspektifnya, mana yang lebih menjamin, sistem tertutup atau terbuka.
Dia tambahkan, sistem terbuka memberikan jaminan rakyat berkuasa atas dirinya untuk menggunakan hak siapa yan akan dipilihnya. “Saya terpilih justru karena sistem terbuka,” imbuhnya.[liputan.co.id].
Komentar