Liputan.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Nono Sampono mengatakan birokrat terisi oleh hampir sebagian besar sumber daya manusia adalah aparatur sipil negara atau ASN. Termasuk birokrat yang ada di Kesekretariatan Jenderal DPD RI.
“Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ada di birokrat khususnya di ASN di DPD RI, bahwa ASN itu bukan sekedar bekerja dan kemudian menerima gaji, tetapi mengabdi,” kata Nono, dalam acara Launching Logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital, dan Pencanangan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding bertajuk ‘Bangga Melayani Bangsa’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12/2021).
Mengabdi lanjut Senator dari daerah pemilihan Provinsi Maluku itu, tentu untuk bangsa. Artinya, sangat berkaitan erat dengan kepentingan bangsa dan negara.
Dikatakannya, untuk menjadi ASN tidak mudah, karena ada seleksi dan tidak semua orang bisa menjadi ASN. Jadi ASN itu orang orang terpilih, untuk menduduki jabatan bahkan disumpah serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
“Artinya dalam mengabdi, bekerja dan mengabdi itu sangat terikat dengan hal-hal yang bersifat loyalitas, dedikasi, disiplin, bahkan rela berkorban, bahkan tidak sedikit orang mengatakan ASN adalah abdi negara,” ujarnya.
Khusus ASN yang ada dilingkungan Parlemen, lebih khusus lagi DPD RI, diingatkan Nono, harus melayani kerja-kerja kelembagaan, anggota, alat kelengkapan sampai pimpinan. Artinya, kerja-kerja politik dan itu tidak mudah. Tetapi ini harus dikerjakan, sehingga dinamika politik apa pun yang terjadi di lingkungan lembaga politik ini, hendaknya tidak menurunkan kadar, dedikasi, loyalitas, pegabdiannya, rela berkorban, disiplin untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Terkait dengan tuntutan perkembangan zaman, kita berada pada dunia yang saat ini berubah sangat cepat, karena ditopang oleh perkembangan lingkungan strategis, khususnya ilmu pengetahuan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, kalau dulu yang kuat mengalahkan yang lemah, yang besar mengalahkan yang kecil. Sekarang ini harus ditambah, yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kita tidak boleh lagi bekerja lambat dengan sistem yang serba digital ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nono mencerita pengalamannya dari Korea. Di Korea, Parlemen dijadikan satu, ada Senat dan juga ada DPR menyatu dengan perpustakaan nasional yang dipimpin oleh seorang pejabat disetarakan dengan wakil menteri. Ada tujuh bagian, dua khususnya untuk melayani parlemen, yang lima untuk publik.
“Yang menarik teman-teman sekalian, semuanya serba terang benderang. Misalnya si “A” anggota Senat, dalam masa persidangan ini berapa kali dia hadir, berapa kali dia bicara, apa yang dia sampaikan, itu ada semua dan publik tahu. Jadi tidak perlu masing-masing branding lagi kayak kita disini, jadi publik jelas melihatnya,” ungkap Nono.
Nono menyarankan, ke depan Indonesia ke sana arahnya. “Kita tidak bisa berlindung di balik sesuatu kekuatan yang lain. Untuk diri kita, apa pun status kita, jadi harus terbuka, baik sebagai anggota Dewan harus terbuka kepada publik, kinerja kita pribadi masing-masing juga ada di situ, kalau ini terjadi di Indonesia luar biasa. Jadi saya arahnya ke sana,” pungkas Nono.[liputan.co.id]
Komentar