JAKARTA – Survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur tingkat kebahagiaan (SPTK) tahun 2021 menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan tingkat kebahagiaan warganya rendah.
Hasil survei BPS ini dikhawatirkan tidak valid, karena tingkat kebahagiaan di Jakarta tidak sesuai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi di Indonesia. Dua hal ini sangat bertolak belakang, hingga hasil survei BPS ini sedikit meragukan.
“Jadi khawatir BPS ini tidak valid penelitiannya, jadi kok kesannya kan di pulau Jawa termasuk di Jakarta tidak ada yang bahagia, kan ada kemungkinannya kalau dalam bahasa riset invalid, jadi hasil penelitiannya tidak valid,” kata Dosen Kominikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta Jamaluddin Ritonga saat dihubungi KBA News di Jakarta, Kamis 6 Januari 2022.
Menurut Ritonga, salah satu alasan publik menerima sebuah hasil survei jika sudah memenuhi dua unsur penelitian, yakni alat ukurnya dan sampel yang dipakai saat melakukan survei.
“Maka hasil penelitian BPS layak diragukan, itu kalau saya melihatnya dari aspek metodologis. Jadi kan penelitian itu salah satunya dapat kita terima kalau kita yakin valid, karena itu survei tentu ada dua hal yang patut kita pertanyakan, pertama alat ukurnya atau instrumennya dan sampelnya,” ucap Ritonga.
“Apakah instrumennya benar-benar mengukur tidak, yang kedua simple yang ditetapkan,” sambungnya.
Ritonga meragukan jika survei yang dilakukan di Jakarta itu sampelnya lebih banyak orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga ketidaksukaan itu diklaim sebagai ketidakbahagiaan warga Jakarta.
“Apakah simple itu misalnya seperti di Jakarta, bisa samplenya lebih banyak bukan pendukung Anies, sehingga kalau bukan pendukung Anies bisa jadi mereka bicara yang sebaliknya,” jelasnya.
Untuk itu, dijelaskan Penganat politik itu dua aspek ini perlu diketahui oleh publik, karena dua hal tersebut menjadi pertimbangan publik bahwa valid atau tidak valid.
“Jadi kalau survei memang kekuatannya dari dua aspek itu, apakah instrumennya valid, atau samplenya representatif, kalau dua temuan itu terpenuhi barulah hasil survei itu layak dipercaya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data survei yang dikeluarkan BPS dari empat dimensi yang disurvei oleh BPS yakni Kepuasan Hidup Personal, Kepuasan Hidup Sosial, Perasaan dan Makna Hidup. Dari empat dimensi ini, hanya dimensi perasaan yang terendah di Jakarta, yakni 31,18.
Sementara tiga dimensi lain seperti Kepuasan Hidup Personal sebesar 50,00, Kepuasan Hidup Sosial 50,00 dan Makna Hidup 34,02. Harusnya, dimensi Perasaan ini disertakan dalam penilaian survei dalam mengukur kebahagiaan orang, karena Perasaan ini dimensi paling subjektif. Sayangnya, dimensi Perasaan tidak digunakan oleh BPS sebagai indikator penilaian.
Sebelumnya, DKI Jakarta masuk ke dalam deretan provinsi dengan tingkat kebahagiaan warga yang tergolong rendah. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) tahun 2021. Survei tersebut dilaksanakan tiga tahun sekali.
BPS mengatakan tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia 2021 diukur dari tiga dimensi yakni kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect) dan makna hidup (eudaimonia).
Survei yang dirilis pada 1 Januari 2022 itu dilaksanakan secara serentak di semua kabupaten atau kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
“Survei dilaksanakan pada rentang 1 Juli hingga 27 Agustus 2021. Unit analisis adalah rumah tangga yang dipilih secara acak (random),” demikian yang disampaikan BPS pada akhir pekan lalu. (RBA)
Komentar