Politikus Demokrat: Utang Negara Harus Dikelola Secara Tanggung Jawab

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan utang yang menjadi beban moral negara, memiliki dua sisi mata uang.

Pertama, kata politikus Partai Demokrat itu, jika utang dikelola dan dipergunakan secara tanggung jawab, maka akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, jika utang tidak dikelola dan digunakan secara baik, bisa menjadi beban generasi berikutnya.

Demikian dikatakan Rizki, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU Badan Anggaran atau Banggar DPR RI dengan sejumlah Pakar Ekonomi dan Keuangan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

“Ini (utang) bisa jadi masalah moral karena terjadi defisit yang tumbuh setiap tahunnya. Ini bisa menjadi beban untuk generasi selanjutnya. Tetapi, saya garisbawahi kalau ingin utang bermanfaat berarti pemerintah harus mengatur jumlah defisit setiap tahunnya dalam jumlah yang responsible,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

Dalam RDPU yang membahas persiapan APBN 2023 yang sehat dan kredibel menuju defisit anggaran di bawah 3 persen tersebut, Rizki mengingatkan, utang harus konsisten dibayar agar tidak memberatkan negara dalam waktu jangka panjang. Pembayaran ini menjadi krusial agar pemerintah bisa tetap menjalankan kinerjanya dengan minim hambatan.

“Setiap utang berarti harus dibayar. Kalau misal pembayaran utang tiap tahunnya melalui hutang, maka utang akan terus meningkat, berarti itu mendistorsi kemampuan kita untuk belanja di hal-hal lain, seperti terkait dengan rumah tidak layak huni, proteksi kepada masyarakat yang most vulnerable,” jelasnya.

Terakhir, anggota DPR dari daerah pemilihan Banten I itu menegaskan apabila ingin merampingkan anggaran maka harus dimulai dari permasalahan yang paling sering ditemui. Misalnya, permasalahan tidak efektifnya rantai birokrasi yang dijalankan sehingga mengakibatkan pembengkakan anggaran yang tidak dibutuhkan.

“Tentu kalau kita ingin memulai efisiensi anggaran mungkin ini adalah salah satu sasaran merampingkan birokrasi. Karena menurut saya ini merupakan hal inti yang harus bisa dibenahi,” pungkasnya.[liputan.co.id]

Komentar