LIPUTAN.CO.ID, Banjarbaru – Wakil Ketua DPD RI DR. H. Mahyudin S.T,. MM., mengatakan Provinsi Kalimantan Selatan akan jadi daerah penyangga utama bagi kegiatan ekonomi Pulau Kalimantan di masa depan.
Posisi tersebut menurut Mahyudin, akan diperankan oleh Kalimantan Selatan sebagai konsekuensi ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.
“Kalimantan Selatan ini menurut hemat saya akan jadi daerah penyangga utama kegiatan ekonomi Kalimantan di masa depan, menyusul ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN,” kata Mahyudin, saat Kunjungan Kerja DPD RI ke Kantor Pemprov Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Senin, (7/2/2022).
Secara historis kata Mahyudin, selama ini Kalimantan telah menjadi penyuplai utama kebutuhan hidup orang Kalimantan Timur, mulai dari beras, daging ayam, ikan air tawar, hingga alat rumah tangga dan mebel ke Paser, Penajam, Balikpapan, Samarinda, hingga Kutai Kertanegara dan Kutai Timur.
“Selain itu, secara geografis Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Paser dan Penajam Paser Utara,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Mahyudin memaparkan banyak hal tentang berbagai tantangan dan peluang yang akan muncul seiring dinamika perpindahan IKN ini, dan harus diantisipasi secara proaktif sejak awal.
“Peluang itu diciptakan, bukan untuk ditunggu, jika tidak maka kita akan kalah bersaing, efisiensi, kedisiplinan, inovasi, serta kreativitas kita dituntut lebih tinggi. Tapi saya yakin, orang Banjar ini terkenal efisien dan tekun, Insya Allah hal ini akan menjadi faktor penentu bahwa nantinya orang Banjar bisa mengambil peran lebih besar di IKN baru,” ujar Mahyudin.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan M. Sahbirin Noor mengatakan, menjelang serta setelah ditentukannya lokasi IKN baru, Kalimantan Selatan telah mendapatkan perhatian yang lebih intens dari Pemerintah Pusat.
Hal ini relevan dengan rencana masa depan Pemerintah untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sentra pangan (Food Estate) dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara.
“Kalimantan Selatan memiliki keuntungan alamiah sebagai provinsi penghubung. Kalimantan Selatan merupakan pertemuan antara dua kutub ekonomi yaitu Food Estate dan IKN baru. Namun demikian, untuk menjadi provinsi penyangga utama bagi IKN, Kalimantan Selatan membutuhkan dukungan lebih besar dari segi penataan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang lainnya,” kata Roy Rizal Anwar.
Untuk itu, lanjutnya, kedatangan Wakil Ketua DPD RI ini diharapkan mampu menyerap banyak aspirasi Pemerintah Daerah sehingga bisa disampaikan secara lebih tajam dan efektif kepada pemangku kepentingan dan kebijakan di tingkat Pusat.
Di acara yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman, menyampaikan data tentang situasi produksi pangan padi Kalimantan Selatan.
“Produksi GKG Kalimantan Selatan adalah 1,1 juta ton, sementara kebutuhan lokal hanya berkisar sekitar 400.000 Ton. Surplus produksi sebesar 700.000 ton, maka di masa depan, dengan penataan infrastruktur yang lebih baik antara kedua provinsi, Kalimantan Selatan adalah daerah yang sangat siap untuk menjadi penopang suplai bahan pangan untuk IKN,” ungkap Syamsir.
Selain itu, kata Syamsir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk titik sentra produksi pangan di Kabupaten Barito Kuala untuk komoditas padi, dan Kabupaten Tanah Laut untuk komoditas Jagung.
Usai pertemuan, Mahyudin bersama sejumah anggota DPD RI yang hadir didampingi Kepala Biro Umum Sekdaprov Kalsel M. Rusli meninjau lokasi tanah hibah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digunakan untuk membangun Kantor Perwakilan DPD RI Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru,
Mahyudin berharap pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI segera bisa terealisasi sehingga proses koordinasi serta penyerapan aspirasi antara para anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan dengan Pemprov akan menjadi lebih efektif dan efisien.[liputan.co.id]
Komentar