Kunker, Mahyudin: Inventarisir Tantangan dan Peluang Pembangunan di Kalteng

LIPUTAN.CO.ID, Palangkaraya – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin melakukan kunjungan kerja (kunker), di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah atau Kalteng, Jumat (4/2/2022).

Senator asal Kalimantan Timur atau Kaltim itu mengemukakan maksud kunjungan kerjanya itu demi menginventarisasi berbagai peluang dan tantangan pembangunan di Kalteng.

“Saya datang bersama beberapa anggota DPD lainnya ke Kalteng demi menginvantarisasi berbagai peluang dan tantangan, agar pembangunan di Kalteng bisa maju lebih cepat,” katanya.

Mahyudin menegaskan, kepentingan DPD hanyalah memperjuangan kepentingan daerah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antar-daerah, maupun antara-pusat dan daerah.

“Para anggota DPD bekerja demi kepentingan daerah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antar-satu daerah dengan daerah lain, atau kesenjangan pusat dan daerah,” katanya.

Selain itu, DPD yang juga memiliki kewenangan pengawasan daerah, menurutnya harus dimanfaatkan oleh para anggota DPD dengan proaktif melakukan pengawasan terhadap daerah.

“Seharusnya seluruh anggota DPD itu lebih banyak di daerah dari pada di pusat. Agar bisa melihat kondisi daerah. Makanya kita punya semboyan ‘dari daerah untuk Indonesia’,” ujar Mahyudin.

Untuk mencapai pembangunan di Kalteng yang lebih cepat, Mahyudin meminta Pemda Kalteng juga memanfaatkan fungsi pengawasan DPD terhadap daerah. Selain juga memanfaatkan kedudukannya selaku pimpinan DPD untuk menyampaikan kepada pusat.

“Misalnya ada yang kurang dalam pembangunan di Kalteng, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan sebagainya, maka sampaikan kepada para anggota DPD dan saya selaku pimpinan DPD. Pimpinan DPD yang akan menyampaikan kepada kementerian bersangkutan. Lalu akan diawasi komite di DPD, dan bisa memanggil menteri bersangkutan dalam rapat,” katanya.

Pendapat senada disampaikan Muhammad Rakhman, anggota DPD asal Provinsi Kalteng, yang berharap Pemda Kalteng bisa memanfaatkan akses anggota dan pimpinan DPD dalam menyampaikan pengawasan kepada pusat.

“Kami memiliki kemudahan akses yang tidak dimiliki orang daerah. Kita bisa langsung menanyakan berbagai masalah pembangunan daerah kepada menteri, dan segera mendapat respon,” imbuhnya.[liputan.co.id]

Komentar