JAKARTA – Konsep sumur resapan yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk penanganan masalah banjir di Jakarta sering dikritisi oleh para politisi PDIP. Padahal, konsep sumur resapan ini dinilai berhasil oleh berbagai pihak, hingga konsep tersebut diadopsi oleh Pemerintah Pusat untuk diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) dengan nama yang berbeda.
Dalam Undang-Undang (UU) IKN ada poin yang mengharuskan penggunaan resapan air di wilayah IKN. Resapan air atau sumur resapan ini sendiri merupakan konsep yang sudah dijalankan oleh Anies Baswedan sejak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan hal tersebut sangat efektif dalam menyelesaikan masalah banjir.
Menanggapi langkah Pempus menggunakan konsep sumur resapan di IKN, Direktur Puspolindo Dean Cahyani mengatakan, keputusan Pempus ini patut didukung meski tidak sejalan dengan sikap DPRD DKI Jakarta yang mencoret anggaran sumur resapan tahun 2022 di Jakarta.
“Ini menjadi ironi ya, sebagian orang ramai-ramai mengkritik sumur resapan Anies karena dinilai tak efektif menangani banjir, bahkan sumur resapan anies dicoret anggarannya oleh DPRD DKI dan dihentikan per Desember 2021, untuk pembangunan sumur resapan 2022,” kata Dean Cahyani saat dihubungi KBA News di Jakarta, Sabtu 26 Februari 2022.
“Tapi sekarang konsepnya justru dipakai di IKN dengan kata Kota spons, meski namanya berbeda, tapi fungsinya sama,” sambungnya.
Dikatakan Cahyani, dalam perjalanan pembangunan sumur resapan di Jakarta, PDIP dan PSI yang paling banyak mengkritisi konsep tersebut, namun kritik tersebut tidaklah pada subtansinya tapi lebih pada hal lain, seperti kerusakan jalan dan pemborosan anggaran. Padahal, sumur resapan yang dibangun sangat membantu warga Jakarta dari bahaya banjir.
“PDIP dulu menentang ini ya, dan dikatakan bahwa tidak cocok jika sumur resapan digunakan untuk jangka panjang, dan PSI pun terang-terangan dulu mengkritik sumur resapan bisa merusak jalan dan mengganggu keselamatan jalan,” ucapnya.
Menurut Cahyani, jika konsep sumur resapan ini dipakai oleh Pempus di IKN, maka dipastikan langkah Anies Baswedan menangani permasalahan banjir di Jakarta sudah tepat.
“Kalau ternyata fungsinya memang bagus, berarti ya Anies sudah tepat,” jelasnya.
Lulusan Magister Komunikasi Politik di Universitas Mercu Buana ini pun mendukung langkah Pempus menggunakan konsep resapan air di IKN, meski namanya diganti.
“Kita lihat saja kedepan, bagaimana nasibnya Kota spons. Apakah juga akan mendapatkan kritik lagi, atau justru malah didukung,” pungkasnya.
Diketahui, resapan air untuk memaksimalkan tanah agar meresap sebanyak mungkin air untuk mencegah banjir. Program resapan air ke tanah ini masuk program Anies Baswedan meski kendatinya konsep tersebut sudah banyak diterapkan di berbagai kota di Indonesia.
“Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer),” tulis lampiran II UU IKN tentang Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan.
Komentar