LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, perlu ditindak oknum polisi yang melakukan kekerasan saat pengamanan pengukuran tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurutnya, kesalahan oknum sering terjadi di setiap penanganan masalah. Karena itu, dia meminta insiden di Wadas tidak disederhanakan. Terlebih Komnas HAM telah menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh polisi.
Ditegaskannya, tidak boleh ada kekerasan pada warga negara yang tidak bersalah. “Mungkin saja ada oknum yang menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka terhadap oknum tersebut harus dikenakan tindakan evaluatif,” kata Habiburokhman, dalam rilisnya, Minggu (13/2/2022).
Meski demikian, lanjut politikus Partai Gerindra, fenomena kesalahan oknum adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap penanganan masalah-masalah strategis. “Tapi soal Wadas, kita jangan sederhanakan masalah dengan mengacu pada hari pengukuran yang heboh kemarin,” tegasnya.
Diatakannya, Proyek Strategis Nasional atau PSN, harus ditimbang dengan seksama manfaat dan dampaknya bagi warga sekitar dan lingkungan. “Itu harus lihat gambaran yang lebih besar, yaitu soal PSN secara keseluruhan. Bagaimana manfaat dan mudaratnya bagi warga, harus benar-benar kita hitung dengan cermat,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, Komisi III DPR RI akan menggelar rapat internal untuk membahas insiden Wadas. Pihaknya akan merumuskan rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah. “Senin kami Komisi III rapat internal bahas kasus Wadas ini. Rapat itu kami akan mendengar keterangan lengkap dari tim yang kemarin turun langsung ke sana, sekaligus kami akan merumuskan rekomendasi kami,” imbuhnya.[liputan.co.id]
Komentar