LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin meminta perguruan tinggi di Indonesia memberikan kontribusi pemikiran dan gerakan intelektual menyikapi degradasi demokrasi Indonesia saat ini.
“Demokrasi kita sedang di persimpangan, butuh kehadiran kampus sebagai harapan terakhir gerakan moral dan intelektual bangsa. Kami percaya kampus mampu jadi pemecah kebuntuan anomali demokrasi saat ini,” kata Sultan, saat menjadi pembicara diskusi “Anomali Demokrasi dan Posisi DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia“, di Kampus Universitas Ahmad Dahlan atau UAD, Yogyakarta, Senin (14/2/2022).
Sultan menyatakan keprihatinannya terhadap suasana demokrasi Indonesia yang kian terdegradasi dan tajamnya konstelasi politik menjelang perhelatan Pemilu 2024.
“Demokrasi telah menjadikan kemerdekaan bangsa ini semakin berarti, namun ironisnya banyak hasil riset yang justru menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan,” ungkap Sultan.
Menurutnya, penuruan kualitas itu menandakan bahwa telah terjadi pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang transaksional. Ini berarti demokrasi elektoral melalui Pemilu tidak hanya belum mampu memberikan jaminan terpilihnya figur pemimpin nasional yang cakap dan kapabel, juga menyebabkan demokrasi tergadai dan disandera oleh kekuatan modal oligarki.
“Keresahan kolektif bangsa ini harus dimaknai dan dipahami sebagai sebuah alarm moral setiap anak bangsa khususnya para insan cendikia dan kampus. Kita semua bertanggungjawab meluruskan kembali arah perjalanan bangsa dengan pendekatan konstitusional,” tegasnya.
DPD RI secara kelembagaan telah berkomitmen untuk memberikan pertimbangan strategis kepada semua elemen bangsa, khususnya DPR RI dan Pemerintah. Semua harus siap untuk memperbaharui konstitusi dan beberapa undang-undang terkait untuk disesuaikan dengan kaidah-kaidah demokrasi, agar berbagai persoalan mendasar bangsa bisa teratasi.
“Karena sistem politik kita saat ini cenderung melahirkan politisi ketimbang figur negarawan. Sistem politik multi partai yang berkoalisi penuh dengan eksekutif tak akan mendekatkan bangsa pada demokrasi substansial yang diharapkan untuk menumbuhkan keadilan dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Hadir bersama Sultan, antara lain Senator Afnan Hadikusumo, Ketua Pansus RUU Cipta Kerja DPD RI Dr. Alirman Sori, SH., Senator Muslim M Yatim, Senator Zuhri M Syazali, Senator Dharma Setiawan, Senator Maluku Utara Stevi Pasimanyeku dan Senator asal Sumatera Selatan Arniza Nilawati.[liputan.co.id]
Komentar