LIPUTAN.CO.ID, Bandung – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengaku prihatin dengan satu jutaan lulusan perguruan tinggi Indonesia yang masih menjadi korban tidak tersedianya lapangan pekerjaan.
Hal ini disampaikan Sultan saat membuka acara Focuss Discusion Group (FDG) DPD RI bersama Sekolah Tinggi Teknologi Bandung atau STTB, di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/2/2022).
“Saat ini, Dunia sedang berada dalam sebuah etape post-digital yang melampaui puncak perkembangan digitalisasi dunia nyata dan mengarah pada industri digital yang sangat berorientasi pada industri virtual. Era di mana organisasi atau dunia industri akan menghadapi perubahan bisnis yang sangat cepat berubah dan bertujuan untuk memberikan pengalaman yang inovatif dan adaptif,” kata Sultan.
Oleh karena itu, lanjut Senator dari Bengkulu tersebut, para pemimpin nasional dan akademisi atau ilmuwan juga mahasiswa harus mulai berpikir tentang strategi untuk masa depan ekonomi nasional di tengah distrupsi post-digital bagi bangsa ini. Sehingga lulusan-lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak mengalami bubble SDM.
“Saya katakan ledakan jumlah sarjana, karena saat ini kita seolah memiliki modal SDM yang kuat, tapi justru memiliki satu juta pengangguran berijazah sarjana, sedangkan jumlah sarjana kita baru berada di angka 8-9 persen dari total Jumlah penduduk. Tapi saya tentu tidak ingin gegabah melabeli fenomena ini sebagai sinyal awal bencana demografi,” tegasnya.
“Kami optimis bonus demografi dan bubble sarjana ini dapat terkonversi menjadi peluang dan kekuatan baru ekonomi nasional. Sehingga asa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat dunia di 2045 dapat terwujud,” harapnya.
Harapan ini ujar Sultan, hanya dapat terwujud jika pemerintah memiliki strategi dan pendekatan pemberdayaan generasi muda yang tepat dan signifikan. Khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.
“Kami ingin kekuatan UMKM Indonesia dapat terkonsolidasi secara baik dalam sebuah ekosistem bisnis digital yang berbasiskan gotong royong dan kolaborasi yang bisa kita sebut sebagai Digitalisasi Ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.[liputan.co.id]
Komentar