LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, Senin (14/2/2022).
Menurut Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, Kunker ke Pulau Untung Jawa untuk penyempurnaan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
“Kunker Komite II DPD RI di Kepulauan Seribu, untuk melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, guna mengetahui sejauh mana implementasi dan permasalahan dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Energi selama ini,” kata Yorrys.
Saat Kunker, Komite II DPD RI berdialog dengan Bupati Administratif Kepulauan Seribu Junaedi, dan General Manager PT PLN UID Jakarta, Doddy B Pangaribuan.
Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan melalui Kunker ini diharapkan dapat menampung masukan dari berbagai pihak.
“Masukan ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan memperkaya revisi RUU tentang Energi,” ujar Fahira.
Dalam pertemuan, Komite II melakukan inventarisasi permasalahan terhadap kebutuhan dan penerapan energi listrik setelah beroperasinya PLTS hybrid PLN, di Pulau Sebira, dengan kapasitas daya sebesar 400 Kilo Watt peak (KWp) dan diproyeksi dapat menghasilkan energi sebesar 1.200 kWh per hari.
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan, energi adalah kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu. “Jika sebelumnya masyarakat hanya bisa menikmati listrik selama 12 jam, dengan adanya PLTS, sekarang bisa sampai 24 jam,” ujar Junaedi.
Anggota DPD RI Aji Mirni mempertanyakan penyebab dari lambatnya pengembangan PLTS di Kepulauan Seribu. “Pengembangan ini terlambat, apakah regulasinya masih ada kendala?,” tanya Aji.
Sedangkan GM PT PLN UID Jakarta, Doddy Pasaribu menjelaskan, PLTS memiliki kapasitas 12.000 megawat dan hingga kini baru terpakai 5.000 megawat. Untuk itu, PLTS masih memiliki cadangan yang cukup banyak sehingga diharapkan akan membantu perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu.
“Harapan kami di dalam revisi RUU Energi yang akan disusun mencantumkan harganya jangan mahal-mahal ini termasuk aspirasi masyarakat,” imbuh Doddy.[liputan.co.id]
Komentar