LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi Perkumpulan Pendekar Pencak Silat Indonesia, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/2/2022).
Dalam kesempatan itu, mereka menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan DPD RI dalam membangun bangsa ke depan.
Ketua Umum Perkumpulan Pendekar Pencak Silat Indonesia, Moch Arifin Sholeh, menerangkan, saat ini pencak silat seperti fatamorgana.
“Ada tapi seperti tak ada. Saya menilai ada stagnasi pencak silat agar tak berkembang dengan baik,” katanya.
Arifin menilai saat ini para pendekar terpecah belah ke dalam berbagai padepokan. Ia berharap hal itu dapat dipersatukan kembali. Di sisi lain, Arifin ingin agar masyarakat Indonesia dipersatukan ke dalam wadah pencak silat.
“Kami ingin wajib silat untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui Peraturan Presiden yang tercatat dalam lembaran negara. Jadi semacam Gerakan Nasional Pencak Silat,” ujarnya.
Menurutnya, pencak silat sudah menjadi ruang silaturahmi bagi lintas generasi dan elemen sosial kemasyarakatan.
“Harus ada tim yang merumuskan bagaimana pencak silat dikembangkan ke depannya,” pintanya.
Arifin juga berharap agar organisasinya bisa berdiri di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, ia siap bersinergi dengan DPD RI.
“Kami berharap agar bisa dibimbing, bersinergi dengan DPD RI di seluruh Indonesia,” katanya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai saat ini para elite politik di negeri ini merasa Indonesia baik-baik saja.
“Mereka merasa sudah berada di trek yang benar. Padahal, banyak persoalan di negeri ini yang bermuara di hulunya, yang mesti diselesaikan agar persoalan bangsa ini juga selesai,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, Indonesia memiliki sejarah peradaban unggul. Yang mengikat sejarah peradaban unggul itu adalah Pancasila. Ironisnya, Pancasila sudah tak lagi diimplementasikan dengan baik di negeri ini.
“Demokrasi Pancasila berubah menjadi demokrasi liberal. Ekonomi Pancasila sudah berubah menjadi ekonomi kapitalistik. Maka, amandemen kelima konstitusi adalah jawabannya,” pungkas LaNyalla.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin, menambahkan, secara prinsip seluruh warisan budaya, termasuk pencak silat, tak akan bisa optimal diberdayakan sepanjang persoalan dasar yang ada di hulu belum dibenahi.
“Maka, Pak Ketua (LaNyalla) tak pernah berbicara pada tataran karitatif, tapi bicara di pusatnya. Persoalan ini dimulai ketika konstitusi diamandemen dalam tahun 1999-2002. Sejak itu bangsa ini menjadi seperti bangsa lain. Padahal pendiri bangsa tahu persis watak bangsa ini. Satu untuk semua, semua terwakili,” papar Sefdin.
Dahulu, tutur Sefdin, ada golongan-golongan, di mana di dalamnya mewakili semua elemen, termasuk para pendekar. Ada pula utusan daerah yang mewakili seluruh daerah di Indonesia.
“Ada Fraksi TNI/Polri dan partai politik. Sehingga semua itu terwakili. Keempatnya ini berdiri sejajar membuat GBHN lima tahunan. Itu yang dikumandangkan Ketua DPD RI bahwa kita sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Ia membandingkan antara Indonesia dan Korea Selatan.
“Kita bersama Korsel merdekanya terpaut beberapa bulan saja. Mengapa mereka bisa lebih jauh kemajuanya, karena mereka menempatkan dengan baik sejarah peradabannya. Ini yang terus disadarkan oleh Ketua DPD RI bahwa mereka sudah meninggalkan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” imbuhnya.[liputan.co.id]
Komentar