LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang telah menggerus sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.
Namun menurut Bamsoet, berbagai kebijakan tersebut hanya akan berdampak nyata dan optimal apabila kesadaran dan komitmen kolektif masyarakat, untuk senantiasa menempatkan diri sebagai bagian dari solusi penanggulangan dampak pandemi.
Demikian dikatakan Ketua MPR RI saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, dalam acara Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Minggu (10/4/2022).
“Pada kesempatan yang baik ini, kita patut bersyukur bahwa setelah lebih dari dua tahun, kita dihadapkan pada masa-masa sulit, bergelut dengan pandemi covid-19 dan saat ini kondisinya, alhamdulillah telah berangsur-angsur semakin menunjukkan perbaikan, kita sudah hampir bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari,” kata Bamsoet.
Ke depan lanjutnya, sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan mengikuti program vaksinasi massal untuk membentuk kekebalan imunitas, hingga tanggal 9 April yang lalu, vaksinasi dosis pertama telah mencapai 94,8 persen dan vaksinasi dosis ke dua telah lebih dari 77,5 persen.
Capaian tersebut menurutnya, telah melebihi standar yang ditetapkan WHO, sedangkan komitmen kolektif masyarakat antara lain diwujudkan dalam bentuk partisipasi segenap elemen masyarakat, termasuk umat beragama dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.
“Dalam konteks ini saya ingin mengapresiasi kiprah dan berkontribusi Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bakti sosial pada rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi,” ujarnya.
Perayaan Hari Suci Nyepi kata Bamsoet, pada hakikatnya adalah ajaran untuk intropeksi dan mawas diri melalui perjalanan rohani untuk melihat lebih jauh dan dalam menyelami diri sendiri.
Selain itu, rangkaian peringatan Hari Suci Nyepi juga memiliki kedalaman, makna filosofis pada setiap ritual yang dilaksanakan, ritual amatigeni tidak menyalakan api mengisyaratkan sikap pengendalian diri agar tidak mudah terbakar oleh hawa nafsu, kemudian amatikarya atau tidak melakukan kerja fisik mengisyaratkan agar tidak mengenyampingkan kerja-kerja rohani, ritual amati lelungan atau tidak melakukan bepergian agar dalam kesunyian melakukan introspeksi diri.
“Acara Dharma Santi Nasional hari ini tentunya akan semakin melengkapi rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi, yang tidak hanya merepsentasikan rasa syukur dan kelancaran berbagai agenda yang telah diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi, melainkan juga manifestasi dari salah satu ajaran Tri Hita Karana, khususnya dalam membangun keharmonisan dalam dimensi hubungan antar-sesama manusia,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Dharma Santi adalah acara simakrama atau silaturahmi yang bertujuan membangun kerukunan kedamaian dan harmoni antar umat, dengan dilandasi sikap moderasi dalam beragama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.
Narasi yang dihadirkan oleh Dharma Santi tersebut kata Bamsoet, selaras dengan tema perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yaitu Aktualisasi Nilai Tat Twam Asi Dalam Moderasi beragama menuju Indonesia Tangguh. Ajaran Tat Twam Asi yang mengamanatkan cinta kasih kepada sesama pada hakekatnya adalah ajaran filosofi tentang kemanusiaan, bahwa eksistensi orang lain adalah refleksi dari eksistensi diri sendiri.
“Martabat kemanusiaan kita akan tercermin dari cara kita menghormati orang lain dan seberapa kuat komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan persaudaraan antar-sesama manusia, dalam konsepsi kehidupan dan berbangsa dan bernegara, nilai filosofis dari ajaran Tat Twam Asi ini dapat kita temukan pada rumusan Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ujarnya.
Dewasa ini membangun modernisasi dalam kehidupan beragama menjadi isu penting untuk empat alasan. Pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sejak kelahirannya, di mana dari 273 juta penduduk Indonesia menganut enam agama berbeda yang telah diakui oleh Negara serta puluhan aliran kepercayaan. Dengan kemajemukan tersebut, modernisasi dalam kehidupan beragama akan menjadi faktor kunci terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama.
Kedua lanjutnya, kerukunan umat beragama yang menjadi landasan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi terus berkembang dinamis, ini dapat dilihat pada indeks kerukunan umat beragama di Indonesia yang mengalami pasang dan surut.
“Misalnya dari tahun 2017 dengan capaian indeks 70,27 kemudian tahun 2018 turun menjadi 70,9 tahun 2019 naik lagi menjadi 73,8 dan tahun 2020 yang lalu turun lagi menjadi 67,46 dan tahun 2021 naik kembali menjadi 72,39. Ke depan dengan agama kita hari ini akan naik lagi ke atas,” ujarnya.
Dikatakannya, dinamika ini menjadi pesan penting bahwa membangun kerukunan umat beragama harus menjadi upaya berkesinambungan.
Ketiga kehidupan demokrasi menjamin kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam segala bidang termasuk dalam bidang keagamaan, diskursus keagamaan di ruang publik, sangat mungkin akan bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena adanya perbedaan literasi keagamaan dalam masyarakat.
“Dampak paling ekstrim yang mungkin terjadi, agama yang disalahgunakan sebagai alat pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama,” tegasnya.
Keempat, saat ini isu dalam kehidupan keberagaman telah menjadi isu global, di mana intoleransi telah menyebabkan kebebasan beragama di seluruh dunia mengalami tekanan, meski PBB telah menetapkan hari toleransi internasional setiap tanggal 16 November.
“Jika kita merujuk pada catatan sejarah banyak negara, termasuk negara-negara maju di Eropa masing-masing pernah mengalami masa dimana kekerasan atas nama agama menjadi bagian dari sejarah kelam,” ungkapnya.
Modernisasi dalam kehidupan beragama, ujarnya, tidak dimaknai untuk mengabaikan ajaran-ajaran, nilai-nilai agama karena sesungguhnya nilai-nilai agama akan selalu melekat mewarnai kehidupan manusia sehari-hari, karena mengajarkan manusia untuk menjaga hubungan silaturahmi yang harmonis dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
“Bagi kita di Indonesia, realisasi antar-agama dan negara telah diatur sedemikian khas, di mana kita bukan negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu, tetapi kita juga bukan negara sekuler, karena negara kita adalah negara yang yang bersandarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Berbagai gambaran tersebut, pada hakekatnya mengirimkan pesan yang sama, bahwa membangun prestasi dalam kehidupan beragama yang dilandasi oleh semangat persaudaraan dan kebersamaan adalah sebuah keniscayaan dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.
“Tantangan inilah yang harus kita jawab dengan sinergi dan kolaborasi dari segenap elemen bangsa utamanya dari masing-masing umat beragama. MPR tidak akan pernah lelah untuk membangun wawasan kebangsaan melalui berbagai program diantaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI,” ujarnya.
Empat Pilar MPR RI tersebut imbuh Bamsoet, terdiri dari Pancasila sebagai Dasar Negara, Landasan Ideologi, Falsafah, Etika Moral, serta Alat Pemersatu Bangsa. Kemudian UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.
Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa.
“Untuk menghafal Empat Pilar mudah, ingat saja PBNU Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45,” pungkasnya. [liputan.co.id]
Komentar