oleh

Kewajiban Vaksin Halal, Fraksi PAN DPR Minta Wapres Panggil Menkes

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) DPR RI meminta Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mendorong pelaksanaan putusan MA terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat.

Wakil Presiden, menurut Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, dinilai sebagai tokoh politik dan tokoh umat yang paling mengerti soal urgensi penggunaan vaksin halal.

Alasannya, sebelum menjadi wakil presiden, KH Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum MUI yang memiliki pengalaman dan perjuangan yang panjang dalam pembumian produk halal di Indonesia.

Bahkan melalui Munas terbaru, kata anggota DPR Dapil Sumatera Utara II itu, beliau dikukuhkan lagi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Tidak salah, jika beliau dipandang sebagai ikon penggunaan produk halal di Indonesia.

“Nah, sekarang KH Ma’ruf Amin kan sudah menjadi wakil presiden. Tentu akan lebih mudah untuk memerintahkan penggunaan produk halal bagi seluruh masyarakat. Apalagi, produk itu adalah berjenis vaksin,” kata Saleh, Sabtu (14/5/2022).

Kalau wakil presiden mau, bisa saja Menkes dan pihak Kemenkes dipanggil. Minta penjelasan soal putusan MA. Mengapa belum bisa dilaksanakan dan dieksekusi?,” ujar Saleh.

Mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, jika wakil presiden turun tangan, diyakini pelaksanaan putusan MA itu akan segera terlaksana.

Sebab, lanjutnya, di mata masyarakat, beliau tidak hanya memiliki simbol kekuasaan politik, tetapi juga pada saat yang sama memegang otoritas pengetahuan agama Islam yang sangat kuat. Kesempatan seperti ini sangat berharga untuk menunjukkan keberpihakan pada perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

“Kalau masih pakai vaksin non-halal, kasihan masyarakat. Apalagi, jamak sudah diketahui adanya putusan MA ini,” kata Saleh.

Anggota Komisi IX DPR itu yakin presiden pun akan setuju jika Kiyai Ma’ruf mengambil bagian dari pelaksaan putusan MA ini. “Tentu itu akan sangat membantu pemerintah. Paling tidak untuk menunjukkan keberpihakan pada supremasi hukum dan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Itu adalah juga bagian dari manifestasi pelaksanaan HAM,” pungkasnya.

Komentar