oleh

Pegawai Inspektorat Malteng Kecipretan Dana Covid Belasan Juta ?

LIPUTAN.CO.ID,- Salah satu pegawai Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berinisial ST diduga kecipratan insentif atau Dana COVID-19 tahun anggaran 2021.

Hal itu diungkapkan salah satu pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah yang enggan namanya dipublis.

Dalam pengakuannya kepada media ini di Masohi, Senin 9 Mei 2022, mengatakan bahwa ada salah satu pegawai Inspektorat berinisial ST mendapatkan  uang sebesar Rp16 juta dari dana insentif COVID-19 tahun 2021. “Ia dia dapat 16 juta,” ujar sumber.

Pengakuan sumber juga direspon  oleh  ST dalam Facebook dengan nama akun berinisial IT. IT mengaku bahwa tanpa hasil verifikasi dokumen maka insentif tenaga penanganan COVID-19 tidak dapat dicairkan oleh Negara.

“Barang kalau tanpa beta (saya) tanda tangan hasil verifikasi di dokumen tuh Negara bisa bayar kamong…,” ujar IT dalam akun Facebooknya.

Media ini berusaha untuk meminta klarifikasi tentang informasi pemberian insentif dana COVID-19  kepada ST, namun ST tak berikan jawaban sesuai substansi pertanyaan.

Malahan ST membalas konfirmasi media Liputan  dengan kata-kata tak pantas. “Ose (kamu)  a…ng. Bi….ng ose,” demikian sebagian kalimat tak pantas sebagai Abdi Negara disampaikan IT kepada Media Liputan saat dikonfirmasi perihal aliran insentif dana COVID-19  via WhatsaApp.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah Zahlul Ikhsan saat dikonfirmasi soal aliran dana COVID-19  kepada salah satu pegawai Inspektorat ia enggan jelaskan sesuai substansi pertanyaan.

Ia hanya mengatakan kejelasan soal siapa yang berhak menerima kucuran dana insentif COVID-19 bisa dikonfirmasi kepada eks Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah dr. Jeni Adijaya.

“Baiknya tanya dokter Jeny.. Karena masih dalam tanggung jawab beliau..  Kalau saya udah penutup tahun baru masuk..  Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan klarifikasi.. Karena saya tidak tau tentang itu,” ujar Ikhsan via WhatsApp, Kamis 12 Mei 2022.

Ikhsan kemudian tak menjawab pertanyaan Liputan apakah pencairan sisa insentif dana COVID-19  tahun 2021 sebesar Rp900 juta boleh mengalir kepada pegawai Inspektorat atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Maluku Tengah.

“Nah kalau itu sebaiknya sama kepala Dinas yang lama.. Saya nggak bisa jawab itu.. Karena saya hanya jawab juknis yang ada yang saya tau.. Kalau soal rincian baiknya tanya kadis yang lama.. Saya tidak berwenang menjelaskannya,” tandas Ikhsan.

Lalu apa yang menjadi rujukan pemberian insentif bagi tenaga penanganan dan satuan tugas COVID-19 di Maluku Tengah.

Untuk memastikan pihak mana saja yang berhak menerima insentif dana COVID-19 maka rujukannya ada pada peraturan Bupati Maluku Tengah nomor 5 tahun 2021.

Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Penanganan dan Satuan Tugas Corona Virus Desaise 2019 (COVID-19).

Dalam peraturan Bupati yang diteken Tuasikal Abua tanggal 11 Januari 2021 tersebut salah satu menjelaskan tentang klasifikasi pemberian insentif dalam Bab III pasal 3 mengatakan pemberian insenstif untuk tenaga penanganan dan satuan tugas COVID-19 meliputi;

Angka romawi satu, tentang Tenaga penanganan terdiri dari,

a. Tenaga kesehatan,
b. Petugas Penanganan Dari Organisasi Perangkat Daerah yang berasal dari
i. Dinas Perhubungan
ii. Badan Penanggulangan Pencana Daerah.
iii. Satuan Polisi Pamong Praja.
c. TNI
d. Polri
e. Rohaniawan dan
f. Relawan.

Sementara itu dalam angka romawi II mereka yang berhak dapat insentif COVID-19 juga ada dari Satuan Tugas atau satgas COVID-19 Maluku Tengah yang terdiri dari Ketua hingga sekretaris, Bidang dan Bagian.

Di dalam keputusan Bupati Maluku Tengah tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tidak terdapat unsur Inspektorat atau Aparat Pengawas Instern (APIP) Maluku Tengah di dalamnya.

Perbub nomor 5 juga menjelaskan secara rinci  besaran Dana insentif yang harus diperoleh.

Untuk insentif yang diperoleh paling besar hanya dari unsur kesehatan seperti dokter spesialis dan besarannya 1 sampai 3 juta rupiah per bulan.

Selain itu besaran insentif bagi satuan tugas terbesar adalah ketua satuan tugas Seperti Bupati yakni Rp2.250.000 hingga wakil sekretaris satuan tugas Rp700.000 per bulan.

Dan ketua Bidang atau Bagian hanya mendapat Rp600.000 per bulan hingga anggota bidang hanya Rp450.000 per bulan. (Pewarta R. Latupono).

Komentar