oleh

Vaksin Halal, Fraksi PAN DPR Kembali Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat.

Pelaksanaan Putusan MA tersebut menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, adalah cermin bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Jika putusan itu diabaikan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk ke depan dalam membumikan Indonesia sebagai negara hukum.

“Pelaksanaan putusan ini kuncinya ada di Kementerian Kesehatan. Kalau menterinya memiliki political will yang baik, pasti ini bisa langsung dilaksanakan. Pengadaan vaksin selama dua tahun terakhir ini saja bisa berjalan mulus, kenapa vaksin halal malah tersendat?,” kata Saleh, Sabtu (14/5/2022).

Mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah menyatakan, sangat disayangkan bahwa pihak Kemenkes terkesan mendiamkan putusan ini. Padahal, Kemenkes memiliki juru bicara yang bisa memberikan tanggapan dan respon.

Padahal ujar Anggota DPR Dapil Sumatera II itu, sudah banyak pihak yang menyuarakan agar keputusan MA tersebut segera dilaksanakan. Mulai dari politisi, akademisi, LSM, MUI, dan bahkan tokoh masyarakat. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sudah disuarakan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kita kan ingin dengar juga apa alasannya sehingga belum dilaksanakan. Kalau diam dan tidak ada kebijakan yang diperbaharui, orang malah berpikir ada pengabaian. Dampaknya tentu tidak baik,” katanya.

Dikatan Saleh, bisa saja dijelaskan, misalnya, putusan itu tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Bisa juga karena vaksinnya tidak tersedia. Bisa juga karena sedang perbaikan regulasi dan aturan turunannya.

“Tapi kalau disebut anggaran dan vaksin tidak tersedia, itu tidak benar. Sebab, dalam paparan di Komisi IX DPR, pihak Kemenkes sudah menjelaskan ketersediaannya. Saya lupa berapa persis besarannya, yang jelas anggarannya tergolong cukup besar,” pungkasnya.

Komentar