oleh

DPD RI Minta Pemerintah Segera Selesaikan Persoalan Pertanahan

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI meminta pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di daerah yang tak kunjung selesai.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua BULD DPD RI Amang Syafrudin dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni di Ruang Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

“Rapat kerja ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi guna memperoleh solusi terbaik terhadap banyaknya persoalan pertanahan di daerah,” kata Amang.

Persoalan tanah di daerah, lanjut Amang, semakin kompleks dan harus disikapi sebagai tantangan pembangunan yang harus dicarikan solusi. BULD DPD RI memperoleh berbagai aspirasi dari masyarakat di seluruh provinsi mengenai permasalahan pertanahan yang sering terjadi.

“Tanah tidak saja mempunyai nilai ekonomi tinggi, melainkan juga nilai filosofis, politis, sosial, dan kultural. Tidak mengherankan tanah menjadi faktor esensial, yang jika salah kelola akan memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit,” ujarnya.

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menjelaskan ada beberapa tantangan persoalan pertanahan di Indonesia seperti beberapa peraturan perundang-undangan yang beririsan, seperti UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, dan UU No. 31/2014 tentang Kelautan.

“Ketiga UU tersebut memunculkan beberapa pihak yang memiliki kewenangan terhadap pertanahan. Akibatnya, kolaborasi antar kementerian kurang efektif, secara tidak langsung menimbulkan berbagai persoalan pemerintah di berbagai daerah. Mungkin Bapak-Ibu ketika turun ke konstituen ditemui saran, komplain, ataupun kritik,” ucapnya.

Hal tersebut juga memunculkan beberapa dampak, seperti tumpang tindih tata ruang izin kawasan hutan dan hak atas tanah. Kedua timbulnya sengketa dan konflik baik masyarakat lokal maupun adat yang masuk dalam kawasan hutan. Ketiga, timbulnya sengketa dan konflik baik masyarakat lokal maupun adat yang masuk Kawasan IUP Tambang.

“Dan keempat timbulnya sengketa dan konflik baik masyarakat lokal maupun adat di wilayah pesisir,” imbuhnya.

Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat, Achmad Sukisman Azmy berharap agar setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai tanah. Karena saat ini hanya beberapa daerah yang memiliki Perda tersebut.

“Mungkin nantinya dari BULD akan menyarankan ke Pemda di seluruh Indonesia membuat Perda untuk membantu ATR/BPN sehingga masalah tanah tidak terjadi. Apalagi saat ini masalah tanah semakin rumit, banyak mafia tanah di daerah,” kata Sukisman.

Masih terkait penyelesaian persoalan tanah, di hari yang sama, BULD DPD RI juga melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, BULD DPD RI segera merumuskan rekomendasi holistik terkait masalah pertanahan. BULD merasakan bahwa daerah saat ini tidak punya kewenangan dalam membuat regulasi untuk menangani permasalahan tersebut karena diambil alih oleh pemerintah pusat.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kemenkumham RI, Unan Pribadi menjelaskan bahwa kementeriannya dalam membentuk peraturan perundangan selalu dilakukan harmonisasi mulai di tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, daerah bisa membuat aturan jika ada pendelegasian dari tingkat atas untuk menyusun regulasi di tingkat daerah.

“Apakah mungkin Pemda membuat Perda tentang pertanahan, harus dilihat ada regulasi di atasnya yang memberikan pendelegasian untuk menyusunnya,” ujar Unan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal ZA menyatakan penanganan masalah pertanahan oleh Kemendagri berdasarkan data Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sepanjang tahun 2019 sampai Agustus 2021 tercatat 527 kasus tanah.

“Dari 527 kasus pertanahan tersebut, sebanyak 90 kasus telah difasilitasi penyelesaiannya yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, 373 kasus atau 70 persen masalah sengketa tanah garapan, sisanya terkait masalah aset Pemda dan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,” jelas Syafrizal.

Komentar