LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 tidak memaksakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Apabila keuangan negara tidak optimal, kata Ibas, sebaliknya pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak ‘apriori’ dengan keputusan negara, membangun Ibu Kota Nusantara ini. Tapi tolong direncanakan dengan bijak,” kata Ibas, dalam rapat pembahasan RAPBN 2023, bersama tim ahli Kementerian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Menurut politikus Partai Demokrat ini, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar, dan akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo. Jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan, Ibas khawatir, akan terjadi peningkatan utang negara.
“Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh Tanah Air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar-generasi pun menjadi lebih luas,” tegasnya.
Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara. “Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentunya, agar tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non-prioritas,” pungkasnya.[liputan.co.id]
Komentar