LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, meminta semua lembaga instansi penegak serius dan proaktif menangani praktik mafia tanah di Bali.
“Kapolda Bali, Kajati Bali dan Ketua Pengadilan Tinggi Bali serta instansi lainnya terkait dengan penegakkan hukum harus lebih serius dan proaktif dalam penanganan mafia tanah,” kata Toha, di sela kunjungan kerja di Provinsi Bali, Senin (11/07/2022).
Kunjungan kerja Komisi II DPR ke Bali lanjutnya, untuk mendapatkan informasi mafia tanah, karena banyak berita beredar masyarakat sudah tidak tenang lagi karena banyaknya praktik mafia tanah di Bali.
Sedangkan dalam rapat kerja bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), politikus PKB itu tidak melihat munculnya permasalahan mafia tanah.
Karenanya, Toha meminta Forkompimda lebih proaktif karena secara pemberitaan dimana-mana ada mafia tanah terutama di Bali akan dibangun jalan tol.
“Banyak spekulan yang halal maupun haram ambil tanah itu dengan melakukan pemalsuan dokumen, menipu masyarakat bahkan juga masyarakat adat. Oleh karena itu saya minta pihak penegakan hukum lebih serius dan proaktif soal mafia tanah ini. Jika tidak ada penanganan dan tidak ada shock therapy, ini akan merusak Bali,” tegasnya.
Dikatakannya, penanganan perkara tanah biasanya memang panjang. Kecuali ‘nafasnya’ yang kena tipu tersebut tidak panjang, maka pasti akan dikalahkan, meski korban dalam kedudukan hukum yang benar.
“Juga tentunya Pak Gubernur sebagai koordinator penanganan mafia tanah ini harus lebih proaktif, tentunya harus ada semacam Satgas bidang pertanahan untuk penyelesaian masalah pertanahan terutama tanah adat, sehingga ada ditemukan kesepakatan dan tidak menimbulkan konflik horizontal,” pungkasnya.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar