LIPUTAN.CO.ID, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB.
Menurutnya, masyarakat kebanyakan lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pembuktian yang sering kali menyebabkannya kalah dalam sengketa.
“Di Mandalika ini banyak event besar seperti MotoGP yang mendatangkan investasi besar. Tetapi hal ini juga mendatangkan konflik di beberapa tempat yang dipicu oleh pembebasan lahan. Kami minta Polda lebih bijak dengan keberadaan investasi. Harusnya dengan adanya event besar membawa manfaat untuk masyarakat, jangan malah merugikan,” kata Habiburokhman, saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI, dengan Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB, di Kota Mataram, NTB, Kamis (21/7/2022).
Dia tegaskan, masyarakat rata-rata lemah dalam konteks administrasi kepemilikan lahan dan surat-menyurat, tapi mereka kuat dalam konteks pembuktian, karena mereka sudah lintas generasi tinggal di wilayah itu.
“Hal seperti ini harus dilihat secara bijak oleh Kapolda dan jajarannya, seperti penyelesaian perkara kasus korban begal Amaq Sinta yang sempat jadi tersangka. Pada akhirnya dengan kebijakan Pak Kapolda bisa diselesaikan dan dihentikan perkaranya. Ini suatu contoh yang bagus, karena menegakkan hukum itu bukan hanya melihat redaksi undang-undang, tapi juga melihat konteks masalahnya dengan logika sehat dan hati nurani,” ujarnya.
Politkus Partai Gerindra mengingatkan, penegakan hukum jangan hanya melihat administrasi di atas kertas saja, tapi dengan pembuktian saksi-saksi seperti keterangan kepala desa yang ada di lokasi.
“Sebab kadang-kadang kalau hanya dilihat administrasi, pengembang yang besar terkadang prosesnya juga gak bener, perlu ditelusuri lebih dalam,” imbuhnya.[liputan.co.id]_(Fas).
Komentar