LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin meminta Pemerintah dan DPR tidak gegabah mengoreksi BBM bersubsidi yang dinilai sering disalahgunakan untuk menjaga ketahanan fiskal dan menggantinya dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT.
“Kami sangat paham bahwa tekanan resesi yang diakibatkan oleh inflasi global akan memberikan goncangan yang serius pada bangunan ekonomi nasional. Namun yang paling penting untuk kita sadari bahwa porsi konsumsi masih mendominasi struktur ekonomi nasional,” kata Sultan, dalam rilisnya, Kamis (18/8/2022).
Guna menjaga momentum pemulihan untuk kebangkitan ekonomi nasional yang lebih kuat secara fundamental, lanjutnya, mempertahankan kebijakan subsidi energi BBM masih menjadi harapan kekuatan yang sesungguhnya. Hanya saja pemerintah harus menemukan solusi dalam menekan penyalahgunaan subsidi BBM yang menjadi masalah selama ini yang tidak tepat sasaran karena dimanfaatkan sebagian besar oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.
“Prinsipnya, menghindari mudharat itu lebih utama daripada meraih maslahat. Artinya, pilihan menghindari inflasi yang menjadi momok ekonomi global itu lebih utama dibanding memberikan BLT kepada masyarakat,” tegasnya.
Bahwa terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, kata Senator Bengkulu itu, tentu negara harus menemukan solusinya. Pemerintah harus memiliki sistem penyaluran subsidi energi yang efektif dengan pendekatan hukum yang tegas dalam kebijakan subsidi energi.
Selain itu, Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya dalam kebijakan B-30 menjadi B-50 dan seterusnya. Demikian juga dengan kebijakan industri otomotif kendaraan listrik secara masif.
“Mengendalikan tekanan APBN dengan pendekatan efisiensi subsidi belum cukup untuk menyelamatkan vitalitas fiskal dari gelombang resesi global. Tapi dengan memastikan daya beli masyarakat terjaga, stabilitas nasional akan lebih terjaga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Kenaikan harga BBM subsidi sebanyak dua kali pada tahun ini diperlukan agar beban anggaran tak terus meningkat.[liputan.co.id]_(Fas).
Komentar