LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin meminta Pemerintah berhati-hati dalam menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite dengan memperhatikan potensi ancaman inflasi.
“Menahan laju inflasi sesuai target di tengah tekanan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Tapi saya kira itu harus dipertimbangkan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang secara pendapatan masih sangat rentan,” kata Sultan, Kamis (25/8/2022).
Tidak seperti negara maju, menurut Sultan, gejolak inflasi sangat signifikan terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Kenaikan harga energi akan berdampak luas, yang diperparah dengan kebijakan moneter Bank Indonesia yang menaikan suku bunga bank.
“Bauran kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai baik dalam meredam inflasi ini akan memiliki resiko sosial ekonomi bagi masyarakat kelas menengah. Jangan sampai angka pengangguran dan kemiskinan justru akan meningkatkan,” tegasnya.
Mantan Ketua Kadin Bengkulu itu justru mendorong Pemerintah untuk mempertahankan kebijakan subsidi energi meski harus mengurangi porsi bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Namun harus juga diikuti dengan peningkatan sistem pengawasan distribusi energi bersubsidi, baik BBM maupun gas LPG sehingga bisa tepat sasaran.
Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang hanya sekitar 4 ribu dollar ini tidak cukup kuat untuk menahan gejolak inflasi. Hal itu akan menggerus daya beli masyarakat.
“Kami harap Pemerintah tidak perlu melakukan eksperimen kebijakan energi yang beresiko di situasi global yang belum pulih. Kita tentu tidak ingin mimpi buruk krisis ekonomi dan politik 1998 yang diakibatkan oleh inflasi terjadi lagi saat ini,” pungkasnya.
Bank Dunia melaporkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia sebesar US$4,29 ribu atau setara Rp62,24 juta pada 2021. Dengan demikian, pendapatan masyarakat Indonesia sebesar US$4,29 ribu per penduduk pada tahun lalu.
Dengan nilai tersebut, PDB per kapita Indonesia tersebut berada di posisi ke-5 di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia berada di bawah Thailand yang memiliki PDB per kapita US$7,23 ribu dan di atas PDB per kapita Filipina yang sebesar US$3,55 ribu.
Pendapatan per kapita ini dinilai berdasarkan paritas daya beli. Paritas daya beli ini digunakan untuk menentukan produktivitas ekonomi dan standar hidup di antara negara-negara di dunia dalam waktu tertentu.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar