LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto berharap pemerintah Indonesia tidak berpuas diri dengan capaian swasembada beras. Menurutnya, kedaulatan pangan jauh lebih strategis, dibandingkan dengan swasembada beras.
Demikian dikatakan Hermanto, menyikapi Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Selasa (16/8/2022).
“Sebagai bangsa, kita menghendaki swasembada tidak bersifat sempit, tetapi dalam arti luas. Arti luas ini adalah pangan yang kita kaitkan dengan kedaulatannya. Jadi di sini berbeda makna antara swasembada dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan jauh lebih bermakna daripada swasembada,” kata Hermanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Politikus PKS itu menjelaskan kedaulatan pangan seharusnya dipenuhi oleh petani dalam negeri, di mana produk-produk pangan dari dalam negeri harus mampu dihasilkan petani dalam negeri. Sebab, Indonesia memiliki keunikan berupa keanekaragaman pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Ditegaskannya, kedaulatan pangan adalah keniscayaan bagi Indonesia. Dengan terwujudnya kedaulatan pangan, Indonesia menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis pangan global. Oleh karena itu, dia berharap Indonesia tidak lagi tergantung impor beras saja, akan tetapi juga tidak lagi ketergantungan komoditas pangan lainnya, seperti kedelai, jagung, dan lainnya.
“Soal impor ekspor itu lumrah. Tapi, jangan sampai tercipta ketergantungan, yang nantinya membuat kita jadi kekurangan pangan. Jadi, jangan sampai sifat ekspor impor itu menciptakan ketergantungan. Jadi saya lebih cenderung ke kedaulatan pangan, jangan berfokus pada beras saja,” pungkasnya.[liputan.co.id]_(Fas)
Komentar