LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai sejak tahun 2015 sudah bermasalah. Semula menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu, ada dua negara yang berminat dengan proyek tersebut, yaitu Jepang dan China.
“Awalnya Jepang berminat dengan syarat meminta jaminan pembiayaan dari pemerintah Indonesia. Sedangkan China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China,” ungkap Suryadi, dalam acara ‘PKS Legislative Corner’, yang digelar secara daring, Sabtu lalu (30/7/2022).
Dalam kenyataannya lanjut Suryadi, China justru meminta pertanggungjawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN.
Suryadi menilai pemerintah kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut, sehingga muncul permasalahan yang bersumber dari karakteristik tanah dan diterapkannya penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.
“Demikian juga dengan penempatan stasiun di kawasan Halim Perdanakusuma sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,” ujar Suryadi.
Menurut Suryadi, pemerintah telah inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan Ibu Kota Negara yang sama-sama membutuhkan daya besar. “Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang,” tegasnya.
Ditambahkannya, proyek kereta cepat Jakarta – Bandung bukan kegagalan yang pertama. Peristiwa lainnya Bandara di Sumatera Selatan yang tidak ada pesawat mendarat di sana.
“Guna meminimalisir resiko, saya sarankan pemerintah harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah,” pungkasnya.
Komentar