JAKARTA – Gagasan M. Qodari yang mempelopori Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024 atau dikenal dengan Jokowi tiga periode saat ini kembali diperbincangkan.
Hal itu terbaca dari kedekatan Jokowi dan Prabowo yang terus terjalin dengan baik dan mesra seiring berjalannya waktu. Tak hanya sekali, keduanya tampak mesra dalam suatu acara makin sering terlihat di Publik.
Momentum Prabowo mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menutup kejuaraan bulu tangkis Piala Presiden 2022 di GOR Nanggala Cijantung, Jakarta, Sabtu (6/8/2022) lalu kemudian ditangkap sebagai simbol politik dalam Pilpres 2024.
Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai perbincangan soal gagasan Jokowi dan Prabowo kemudian ramai dibicarakan publik awalnya dipelopori oleh M. Qodari yang ingin menduetkan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.
“Saya berpendapat apa yang dikatakan saudara Qodari bahwa kedekatan itu kemudian menjadi tiga periode, saya kira pandangan itu pandangan beliau (Qodari),” kata Emrus Sihombing, Senin (8/8/2022).
Menurut Emrus, kedekatan Jokowi dan Prabowo ini sudah dimulai sejak Pilkada DKI tahun 2012 lalu, meski kemudian mereka berlawanan di Pilpres tapi tidak lama kemudian mereka menyatu.
“Artinya Prabowo menjadi salah satu menteri yang diposisikan pada menteri yang strategis,” ujarnya.
Lanjut Emrus, Menteri Pertahanan dan Keamanan itu adalah menteri strategis dan tidak sembarang diberikan kepada orang, selain memiliki kompetensi di bidangnya juga dipertimbangkan dari faktor kedekatan dalam arti loyalitas.
“Presiden berikan jabatan itu karena Prabowo dinilai sosok yang loyal pada dia, dan kenyataannya sampai sekarang loyal. Salah satu buktinya Prabowo sering memberikan pujian kepada Jokowi kan. Nah itu satu bukti yang sangat loyal,” ungkapnya.
Meski begitu, Emrus menilai gagasan tiga periode yang terus digaungkan oleh Qodari tidak berdasar pada konstitusi. Artinya, gagasan tiga periode ini bertentangan dengan aturan yang ada dalam konstitusi, dimana masa jabatan Presiden hanya dibolehkan dua periode.
“Pandangan ini tidak berdasar pada konstitusi, karena jabatan Presiden itu dua periode. Boleh jadi gak misalnya setingnnya capres Prabowo dan wakil Jokowi? Kalau itu terjadi maka tidak terjadi tiga periode karena Jokowi jadi wakil Presiden artinya tetap konstitusional,” jelas Emrus.
Namun, Emrus yakin betul Presiden Jokowi tidak akan mengambil opsi wakil Presiden di 2024, karena hal tersebut akan menurunkan martabatnya dihadapan publik. Lebih jauh Emrus, Jokowi selain Presiden Indonesia, mantan Gubernur DKI Jakarta ini dikenal sebagai negarawan sejati, hingga gagasan-gagasan yang bertentangan dengan konstitusi pasti dilawan.
“Menurut saya pak Jokowi tidak berkenan turun tangga, itu gak mungkin. Karena kalau dia turun tangga penilai publik pada Jokowi kurang baiklah. Tetapi kalau tiga periode, Jokowi Presiden dan wakil Presiden Prabowo itu sangat tidak mungkin, kenapa karena konstitusi mengatakan dua periode dan pak Jokowi sudah menolak tiga periode,” tegasnya.
“Ini justeru sangat jauh daripada tidak mungkin. Ini kalau terjadi orang akan bilang Pak Jokowi haus kekuasaan, padahal Pak Jokowi adalah negarawan dimana dia sudah tegaskan tidak akan maju tiga periode. Beliau sosok yang sangat berhasil membangun Indonesia,” tutupnya. (***)
Komentar