JAKARTA – Pengamat Politik dan Ekonomi Dahlan Watihellu mengatakan, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang subsidi dan memaksimalkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Pasalnya, harga minyak mentah dunia saat ini sedang naik, dan subsidi energi yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin semakin membengkak lantaran tidak tepat sasaran.
Menurut Dahlan, BBM bersubsidi yang diperuntukkan buat masyarakat miskin selama ini dinikmati oleh masyarakat mampu, dan itu berlangsung sejak lama. Untuk itu, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi dan pengalihan anggaran subsidi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah langkah yang tepat, namun kebijakan ini harus dikawal agar tidak salah sasaran.
“Maka memang pentingnya itu harus sebagai civil society tentu kita harus kawal, bahwa pengalihan subsidi itu tepat sasaran baik itu berupa BLT dan lain-lain. Bahwa kemudian naiknya harga BBM itu kan kita semua tahu bahwa itu menyesuaikan harga minyak dunia yang memang ICP kita naik, harga minyak mentah dunia itu naik,” kata Dahlan saat diihubungi, Kamis (8/9).
“Tugas kita adalah mengawal supaya itu sesuai, jadi hak rakyat itu subsidi tetapi harus tepat sasaran, kalau kemudian dicabut dari BBM maka ya harus dialihkan untuk rakyat juga, tapi untuk yang benar-benar butuh,” sambungnya.
Dikatakan Dahlan, kenaikan harga minyak mentah dunia ini tidak terprediksi oleh Pemerintah, yang mana harganya 90 US dolar perbarel menjadi 106,7 US dollar perbarel dan itu jauh di atas ekspektasi, maka Pemerintah menyediakan anggaran Rp 502,4 triliun dari APBN untung mensubsidi pada sektor energi.
“Itu untuk subsidi energi termasuk juga listrik, termasuk BBM dan lain-lain, maka memang mungkin pemerintah tidak ada pilihan lain yang kemudian memberikan subsidi itu lebih tepat sasaran, karena ini sudah terlanjur maka kita sebagai civil society harus mengawal itu supaya subsidi ini atau pengalihan subsidi ini bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Dijelaskannya, masyarakat terdidik seperti mahasiswa seharusnya memberikan dukungan dan solusi atas kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah, termasuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi ini, dimana pemerintah harus punya political will dalam mendorong mengakselerasi percepatan pengesahan RUU EBT.
“Kita tawarkan bahwa anak muda tentu harus punya solusi-solusi atas kebijakan-kebijakan itu, bagi kita tentu kita mendorong pemerintah harus punya political Will dalam mendorong mengakselerasi percepatan pengesahan RUU EBT. Yang kedua, kita harus lebih cepat dari rekomendasi G20 yang di Eropa 2021 kemarin tentang penggunaan mobil listrik. Penggunaan mobil listrik harus lebih cepat 2035, tentu anak muda harus lebih kreatif dan inovatif untuk merealisasi target itu,” jelasnya.
Terkait transisi energi ke depan, Dahlan mengingatkan bahwa energi fosil di Indonesia semakin menipis dan dipastikan akan habis. Untuk itu, Pemerintah sudah saatnya memikirkan agar pengalihan penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan segera dilakukan.
“Energi fosil kita ini bisa dipastikan akan habis bahkan memang sudah tipis. Negara-negara Timur Tengah yang terkenal penghasil minyak bumi atau penghasil fosil yang paling banyak itu, bertahan beberapa dekade ke depan aja. Maka dari itu kita harus memulai untuk transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan ini,” ungkapnya.
Diakui Dahlan, energi baru terbarukan sudah menjadi program masa depan Pemerintah, hingga dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, maka publik harus memberikan dukungan atas kebijakan tersebut, sembari menggaungkan pengalihan penggunaan energi yakni dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
“Sebetulnya komitmen kita bersama pemuda Muhammadiyah sudah ngomong sejak lama dan energi kita harus berbasis. Kita ini kan punya sumber energi yang melimpah, energi panas bumi baik langsung matahari kemudian air dan segala macam atau Bayu sebenarnya melimpah di Indonesia, oleh karena itu yang harus optimalkan energi dari sumber-sumber energi baru terbaru kan,” tandasnya. (***)
Komentar