JAKARTA – Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mengembangkan Indonesia Investment Authority (INA) yakni pembangunan infrastruktur dengan investasi bukan dengan utang maupun APBN disambut baik kalangan dewan.
Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo mengatakan langkah yang diambil ini sangat tepat, lantaran pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah selalu dibebankan kepada utang negara.
“Saya senang mendengar hal ini. Ini mengindikasikan pemerintah sudah mulai sadar jika pembangunan dengan utang pada akhirnya merupakan kebijakan yang keliru,” kata Sartono, Senin (12/9).
“Selama masa pemerintahan SBY, kami selalu berhati-hati dengan utang. Bisa dilihat pak SBY berhasil melunasi utang IMF dan menurunkan tingkat utang. Debt to GDP ratio berhasil diturunkan oleh SBY dari sekitar 56 persen pada tahun 2004 menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2014 (selama 10 tahun),” sambungnya.
Kendati mendukung, program pembangunan infrastruktur dilakukan dengan konsep investasi tanpa utang, namun Sartono meminta agar pembangunan tersebut dilakukan juga dengan mempertimbangkan kebutuhan rakyat.
“Kami juga mengingatkan jangan sampai pembangunan infrastruktur disetir oleh kepentingan investor. Bayangkan jika nanti yang dibangun hanya jalan tol saja. Sedangkan rakyat kita sebagian besar belum bisa menikmati tol tersebut dikarenakan hanya menggunakan kendaraan roda dua,” jelas politikus Demokrat ini.
Sartono menjelaskan, pada masa pemerintahan presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.
Menurut legislator Dapil Jatim VII ini, pembangunan di era tersebut tidak berorintasi bisnis, namun berorientasi kebutuhan rakyat. Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, kata dia, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan nafsu dari investor dalam meraup keuntungan.
“Jadi jangan sampai demi membangun infrastruktur malah mengorbankan kesejahteraan rakyat dan bahkan sampai harus menggadaikan aset-aset penting milik negara. Pemerintah harus berdaulat dan fokus bekerja untuk kepentingan rakyat,” demikian Sartono.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik penyelesaian transaksi kerja sama investasi antara Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) beserta anak perusahaannya PT Waskita Toll Road (WTTR), untuk dua ruas Jalan Tol Trans Jawa, yakni Tol Kanci–Pejagan dan Tol Pejagan–Pemalang yang dilakukan di Jakarta, Selasa (6/9).
Kerja sama dan kesepakatan pencairan dana dari INA, dilakukan melalui anak perusahaan yang sepenuhnya milik lembaga pengelola investasi Indonesia itu, yaitu PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII) dan PT Abhinaya Investasi Indonesia (AII) membuat arus kas Waskita Karya semakin kuat untuk pengembangan proyek-proyek lanjutan. (***)
Komentar