JAKARTA – Suharso Monoarfa resmi diberhentikan (kudeta) dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh tiga pimpinan partai yakni pimpinan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP.
Usai dikudeta, Suharso kemudian ditawarin jabatan baru oleh pengurus partai yang baru yang dipimpin Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menurutkan, posisi Monoarfa masih terbuka menjadi pengurus partai dengan menduduki jabatan yang sebelumnya dijabat Mardiono yakni di Majelis Pertimbangan PPP.
“Misalnya beliau (Suharso) berkeinginan di majelis pertimbangan ini seperti tukar tempat dengan Mardiono boleh saja, kenapa tidak?” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (5/9).
Dikatakan Arsul Sani, Suharso belum memutuskan jabatan yang diinginkan di partai usai lengser. Sampai saat ini, Suharso diketahui belum memberikan tanggapan terkait keputusan musyawarah kerja nasional (Mukernas). Meski ditawarin jabatan baru, Arsul memastikan jabatan Monoarfa tidak lagi di puncak eksekutif partai sebagai ketua umum.
“Nah, karena tadi malam sudah malam sekali, kita ini sekarang sedang berbicaralah, berkomunikasi, Pak Harso ini pengin dimana. Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” ucapnya.
Menurut Arsul, perlu ada pemisahan garis tugas antara pimpinan partai dengan tugas di jajaran pemerintah. Suharso saat ini menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas RI.
“Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan, katakanlah, fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan,” jelasnya.
Sebelumnya, pimpinan Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP. Ketiga pimpinan majelis mengukuhkan Muhamad Mardiono sebagai Plt ketua umum sisa masa bakti 2020-2025. (***)
Komentar