JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren bagus usai dihantam pandemi covid-19. Presiden Joko Widodo alias Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2022 berada di kisaran 5,4% sampai 6%, di atas angka kuartal II yang sebesar 5,44%.
Bahkan, Presiden Jokowi begitu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia terus positif karena didukung beberapa indikator, yakni kepercayaan konsumen yang meningkat ke angka 124,7 dibandingkan 123 pada Juli 2022.
Meningkatnya ekonomi Indonesia ini juga diakui oleh Pakar Ekonomi Islam dari IAIN Ambon Dr. M. Hanafi Holle. Menurut Holle pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dan tertinggi dari negara-negara anggota G20 karena adanya normalisasi aktivitas ekonomi Indonesia dari yang tadinya sempat anjlok akibat Covid-19.
“Normalisasi ekonomi itu kemudian dipicu oleh pengeluaran-pengeluaran konsumen atau rumahtangga dan kegiatan manufaktur di Indonesia terus tumbuh, karena naiknya pendapatan, pekerjaan, dan optimisme,” kata Holle saat dihubungi, Rabu (5/10).
Menurut Holle, faktor lain penunjang membaiknya ekonomi Indonesia adalah investasi terbantu oleh naiknya permintaan, perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha, serta pemulihan kredit.
“Faktor-faktor itulah yg membuat ekonomi Indonesia di kuartal II masih membaik, meski Pemerintah dihadapkan dengan ancaman krisis ekonomi global,” ujarnya.
Selain itu, kata Holle persoalan risiko stagflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Stagflasi sendiri merupakan kondisi inflasi dan kontraksi ekonomi terjadi secara bersamaan, dimana inflasi melonjak sedangkan pertumbuhan ekonomi menurun dan angka pengangguran meningkat.
“Biasanya, stagflasi terjadi saat resesi ekonomi terjadi di suatu negara. Nah, ini juga harus diantisipasi pemerintah Indonesia. Jangan sampai ketidaksiapan membuat kita dihinggapi stagflasi. Ini bisa saja terjadi,” ucapnya.
Inflasi tahunan Indonesia kembali meningkat pada September lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi mencapai 5,95 persen, tertinggi sejak Oktober 2015 yang saat itu tercatat 6,25 persen (yoy). Sedangkan, inflasi bulanan sebesar 1,17 persen.
“Memang umumnya inflasi meningkat ketika perekonomian sedang bergejolak. Selain itu, lonjakan permintaan barang dari masyarakat pun biasanya menimbulkan demand pull inflation. Namun pada inflasi kali ini, tidak hanya dari demand, tapi dari sisi cost juga. Ini yang bisa berbahaya,” paparnya.
Untuk menghindari terjadi inflasi yang lebih tinggi, Holle menyarankan agar Pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat sehingga ancaman stagflasi bisa terhindarkan, karena masyarakat Indonesia lebih tergantung pada konsumsi.
“Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Pemerintah, seperti lewat bantuan langsung tunai (BLT) dan tidak menaikkan kembali harga yang diatur pemerintah, yakni BBM hingga tarif listrik atau harga lainnya termasuk tax,” jelasnya.
Meski begitu, berdasarkan data terakhir dari BPS, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II 2022 tumbuh sebesar 5,44 persen (yoy). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen.
“Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen. Memang dengan jumlah penduduk 276 juta, pasar domestik Indonesia sangat menjanjikan. Itu artinya barang-barang komiditas domestik mestinya menjadi konsumsi masyarakat, dan ini peran pemerintah untuk terus menyanyikan cintai produk dalam negeri,” ungkapnya.
“Jadi ketergantungan RI terhadap pasar internasional jangan sampai melebihi domestik. Ya, hanya sebagai barang komplementer atau pelengkap,” tambahnya.
Holle juga menyarankan agar pemanfaatan ekonomi digitalisasi terus dipacu oleh pemerintah. Pasalnya, ke depan perusahaan akan memerlukan bantuan agar dapat meningkatkan transfer teknologi, mengakses angkatan kerja yang melek teknologi.
“Beberapa kebijakan yang penting untuk mendukung hal ini antara lain adalah investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi,” jelasnya lagi.
Lebih jauh Holle, krisis ekonomi global hendaknya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun non bank untuk tidak mengedepankan keuntungan materi saja, dan mengabaikan rasa keadilan dalam aktifitas ekonomi.
Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah ekonomi Islam yang menawarkan suatu instrumen dan sistem yang dapat mengalirkan modal atau uang sebagai mata air ekonomi, sehingga dapat membawa dampak kemaslahatan bagi kehidupan sosial yang berkeadilan.
“Instrumen sebagai suatu mekanisme distribusi kekayaan harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok elite masyarakat saja. Sebagaimana Allah swt peringatkan dalam Al-Qur’an, ‘supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu’,” tutup Holle. (***)
Komentar