JAKARTA – Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan berkat program hilirisasi dan pelarangan ekspor bahan mentah oleh Presiden Jokowi sukses memberikan nilai tambah bagi produk Nikel.
“Pertama saya kira memang program hilirisasi memberikan dampak yang besar seperti yang saya sampaikan sudah cukup kita menjual tanah kita langsung ke luar negeri, karena dengan adanya program hilirisasi meskipun hanya barang seperempat jadi tapi memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penerimaan negara,” ujar Mamit, Sabtu (15/10/2022).
Dengan hilirisasi kata Mamit memberikan dampak pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga ekonomi lokal.
“Multiplier effect nya juga perekonomian daerah juga tumbuh dan perekonomian nasional juga mengalami peningkatan, PNBP juga meningkat, pajak juga mengalami peningkatan,” ulasnya.
Ke depan lanjut Mamit hilirisasi ini perlu adanya pengembangan dengan harapan hiliriasasi ini tidak sebatas pembangunan smelter saja atau mengolah barang setengah jadi melainkan bisa sepenuhnya diolah sendiri di dalam negeri hingga menjadi barang jadi.
“Jadi saya kira ini merupakan langkah positif terkait dengan hilirisasi ini meskipun menurut saya perlu ada pengembangan nanti ke depannya terkait dengan hilirisasi ini,” ucapnya.
“Harapannya ke depan hilirisasi ini benar-benar mencapai yang namanya end to end sampai ke customer, jadi mau bagaimana pemerintah produk-produk dari hilirisasi tersebut bisa diolah oleh industri dalam negeri yang hasilnya justru bisa dinikmati oleh masyarakat kita jadi multiplier effectnya jauh lebih besar,” sambungnya.
Oleh karena itu, Mamit mendorong kebijakan yang dapat mengundang investor untuk berinvestasi menciptakan produk hilirisasi menjadi barang jadi.
“Perlu adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengundang investasi-investasi besar yang menggunakan produk smelter itu untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga produk itu betul-betul dinikmati ini akhirnya hilirisasi yang dimaksud ini benar-benar end to end. Nah ini perlu dipertimbangkan ke depannya agar multiplier effectnya lebih besar lagi,” kata Mamit.
Lebih lanjut Mamit, mengatakan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika suatu saat raw matrial yang dimiliki sumber daya alam Indonesia ini menipis.
“Dalam beberapa puluh tahun ke depan akhirnya kita kehabisan material misalnya akhirnya susah juga tapi kalau kita
membangun produk atau membangun industri di sini yang mampu mengolah produk daripada smelter tersebut maka ini akan jauh lebih baik lagi ke depannya,” ungkap Mamit.
“Saya kira pada prinsipnya sih sudah oke sudah on the track tinggal kita bagaimana benar-benar pemerintah bisa menarik investasi lah, kemudahan investas, perizinan, fiskal yang bisa menciptakan investor ini mau masuk ke Indonesia untuk mengelola produk dari smelter itu di dalam negeri,” tuntasnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat keuntungan negara yang besar dari hasil ekspor nikel yang sudah masuk dalam proses hilirisasi.
Keuntungan negara dari ekspor yang di dapat pada tahun ini mencapai sekitar US$ 30 miliar atau Rp 450-an triliun (kurs rupiah Rp 15.300 per dolar AS).
Menteri Investasi atau Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak pemerintah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri, pemerintah mewajibkan untuk melakukan ekspor nikel melalui barang bernilai tambah lewat hilirisasi.
Hasilnya, pendapatan negara dari ekspor barang bernilai tambah itu melejit secara signifikan. Bahlil merinci, pada tahun 2017 ketika ekspor dilakukan melalui barang mentah, Indonesia hanya mendapatkan US$ 3,3 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2021 mencapai US$ 21 miliar.
“Dan tahun 2022 US$ 30 miliar,” ucap Bahlil. (***)
Komentar