MPR RI Pastikan Tak Ada Amendemen

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI memastikan tidak akan ada amendemen UUD NRI tahun 1945.

Kepastian tidak akan ada amendemen tersebut disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet, saat menerima Forum Aspirasi Konstitusi yang diketuai oleh anggota MPR RI unsur DPD RI, Profesor Jimly Asshiddiqie, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Tidak ada amendemen konstitusi. MPR RI akan mengeluarkan rekomendasi berupa kajian mendalam tentang konstitusi,” tegas Bamsoet.

Pentingnya kajian konstitusi oleh MPR RI periode berikutnya, menurut Bamsoet, untuk mempermudah perjalanan bangsa ini ke depan.

Terkait dengan aspirasi perlunya Utusan Golongan ada di MPR RI, kata Bamsoet, ini memerlukan kajian.

“Untuk eksekusinya memerlukan amendemen. Kajian untuk menentukan jumlah, komposisi dan mekanisme kerjanya. Dan Utusan Golongan dipastikan terpilih secara demokratis,” ujarnya.

Di acara yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menambahkan banyak aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat. Tapi yang berhubungan dengan konstitusi, itu yang jadi kewajiban MPR RI.

Dia juga mengakui, ada beberapa hal amanat MPR RI yang periode lalu yang bisa diselesaikan MPR RI periode sekarang.

“Amanat MPR RI periode 2019-2024 yang tidak bisa dipenuhi antara lain soal amendemen. Pada tahun ini tak mungkin dilaksanakan,” tegasnya.

Ketua Forum Aspirasi Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menjelaskan forum yang dia pimpin bersifat terbuka dan nanti akan mengundang semua pihak.

“Silakan sampaikan aspirasi. Bagaimana menghidupkan lagi Utusan Golongan dan kebutuhan GBHN. Prioritas kami yang mudah saja, yaitu Utusan Golongan,” imbuhnya.

Komentar