LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Sikap Presiden Joko Widodo yang memamerkan kekayaan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia pada acara B20 Summit, dikritik oleh anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto. Menurut politikus PKS itu, pamer EBT tersebut lebih kepada pencitraan.
“Presiden tidak perlu pamer kekayaan potensi EBT Indonesia karena hal tersebut merupakan pengetahuan umum bagi masyarakat. Yang penting sekarang merealisasikan potensinya menjadi sumber energi yang riil dan bersih bagi masyarakat, terutama pengembangan EBT ini untuk daerah di luar Jawa dan Bali. Sebab Jawa dan Bali sudah oversupply dengan PLTU batubara,” ujar Rofik dalam siaran tertulisnya, Rabu (16/11/2022).
Lebih lanjut Politikus PKS ini menilai sikap tersebut hanya sebagai sebuah pencitraan. Pasalnya, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) saja belum diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR. Padahal RUU usulan DPR ini telah dikirimkan oleh Pimpinan DPR RI ke Pemerintah lebih dari 60 hari yang lalu.
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), maka mestinya saat ini sudah dilakukan pembahasan RUU tersebut oleh DPR dan Pemerintah, karena sudah lebih dari 60 hari. “Ini kalau Pemerintah benar-benar serius ya,” imbuh Rofik.
Anggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut ini menyebutkan bahwa Indonesia memiliki beragam kekayaan EBET, mulai dari sumber daya solar/matahari, sungai-sungai untuk pembangkit mikrohidro, serta panas bumi yang melimpah.
“Semua kekayaan tersebut harus diupayakan secara serius, karena selama ini pemerintah selalu menggemborkan pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur energi kurang mendapat perhatian,” pungkasnya.
Komentar