JAKARTA – Partai Demokrat meminta politik identitas dicegah sejak dini. Politik kotor ini harus dihentikan guna menghentikan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
“Ini mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa (22/11).
Kamhar menilai pembiaran politik identitas bisa bermuara pada disintegrasi bangsa. Untuk itu, dia mendukung imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar partai politik (parpol) tak menghalalkan SARA untuk menggaet suara rakyat.
Semua pihak diminta menjaga intensitas politik di Tanah Air. Kontestan akan lebih terhormat jika saling mengadu ide dan gagasan yang positif.
“Konsep dan ide membawa Indonesia keluar dari jebakan utang, konsep Indonesia yang semakin demokratis dan berkemajuan, dan konsep pembangunan yang memanusiakan. Pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan,” kata dia.
Menurut dia, pemimpin yang memiliki kompetensi dan kapabilitas tak hanya dilihat dari elektabilitas. Dia berharap ada mekanisme yang memadai guna membangun kritisisme di masyarakat.
“Agar tak terulang lagi pada kesalahan yang sama, memilih pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak menunaikan. Pemimpin yang hanya mengindahkan daulat tuan, abai daulat rakyat yang melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dijanjikannya,” tegas dia.
Kamhar juga meminta pemerintah dalam hal ini Jokowi bertindak tegas pada para buzzer yang selama ini merepresentasikan post trust politic. Termasuk, menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat.
“Sekali lagi kami sambut baik keinginan Pak Jokowi untuk meninggikan derajat dan kualitas kontestasi pilpres mendatang. Jika ini terwujud, bisa menjadi legacy yang baik bagi Pak Jokowi yang dimasa pemerintahannya tercatat persepsi tentang demokrasi negatif,” tegas dia. (***)
Komentar