oleh

Tambang Ilegal Tak Hanya di Klaten, DPR Dorong Kemen ESDM Bentuk Ditjen Gakkum

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta membentuk Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum). Tujuannya menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, untuk menindak tambang ilegal di Indonesia, yang banyak terjadi di Indonesia.

“Menurut kami, permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir, juga banyak terjadi di tempat lain, seperti di Kalimantan ilegal mining batu bara, illegal mining untuk nikel dan lain-lain,” kata Eddy, Senin (28/11/2022).

Sebelumnya, heboh pernyataan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming yang menyebut tambang pasir di Klaten, Jawa Tengah mempunyai beking yang mengerikan.

Ditegaskannya, permasalahan tambang ilegal harus ditindak secara hukum, tanpa tanpa pandang bulu. “Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani dan ditanggulangi secara baik, tanpa penegakkan hukum yang konsisten dan tegas serta tidak pandang bulu,” tegas Eddy.

Komisi VII DPR RI, lanjut Eddy, telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Ilegal Mining untuk menangani masalah tambang ilegal. Salah satunya, Komisi VII akan mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Ditjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal.

“Target yang dicapai selain penanggulangan masalah ilegal mining adalah dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM, agar fungsi dan peran inspektorat tambang yang sekarang belum maksimal bisa digantikan oleh Ditjen Gakkum di ESDM,” usulnya.

Namun Eddy mengakui belum ada target terkait pembentukan Ditjen Gakkum ESDM itu. “Jadi masih belum bisa diketahui kapan pembentukannya, karena Panja Ilegal Mining itu masih belum selesai masa bekerjanya. Jadi itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan Panja Ilegal Mining,” pungkasnya.

Sebelumnya, heboh seorang warga mengeluhkan tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah melalui salah satu kanal sosial media. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi cuitan tersebut. Warga itu menyebut ada 20 titik lokasi penambangan ilegal, tapi tidak ada tindakan tegas dari aparat. Warga itu lalu menandai akun sosial media resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Gibran pun merespons keluhan akun Twitter tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal itu dibekingi oleh sosok yang mengerikan. Ganjar juga menyebut ada bekingan pada tambang tersebut. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan. “Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal,” kata Ganjar.

Komentar