JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara konsisten meningkat dibandingkan tiga bulan terakhir. Hal itu tercermin dari temuan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia sebanyak 73,2 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan saat ini.
Pengamat politik Fernando Emas mengatakan, meningkatnya kepuasan publik sesuai dengan kinerja cemerlang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini.
“Sebetulnya kan kita harus melihat juga tingkat kepuasannya ini di sektor apa saja, itu juga yang menjadi riset dari lembaga-lembaga survei itu. Tentu kalau dibeberapa bidang misalnya, ketika presiden berhasil menyelenggarakan G20, presiden berhasil menjalankan pemerintahan dalam bidang ekonomi sehingga tidak krisis seperti negara-negara lainnya, ini kan tentu sangat bisa kita lihat dan sangat bisa kita cermati,” kata Fernando saat dihubungi, Minggu (11/12).
Kepuasan lain yang dirasakan masyarakat adalah ketegasan Presiden Jokowi terhadap penerapan hukum di beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti pembuhan berencana Brigadir Joshua Novriansyah Hutabarat dan tragedi Kanjuruhan Malang.
“Ini apalagi, secara terang benderang Pak Presiden meminta proses itu dibuka secara terang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu tentunya wajar ketika masyarakat merasa puas terhadap kinerja presiden, sehingga memang ketika dilihat penanganan oleh kepolisian itu yang belum tentu puas, makanya itu kan beda hal lain,” ucapnya.
“Tetapi kalau presiden, ya wajar ketika beliau presiden dianggap memuaskan dalam persoalan hukum, karena dari awal sudah menegaskan agar dibuka ke umum,” sambungnya.
Direktur Rumah Politik Indonesia ini juga menyoroti keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Pemerataan infrastruktur ini membuat masyarakat puas, apalagi bagi masyarakat di Timur Indonesia yang saat ini arah pembangunan lebih condong ke sana.
“Seperti yang dilihat misalnya wilayah timur yang selama ini sedikit terabaikan, tentu sudah ada peningkatan yang signifikan dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini wajar ketika masyarakat merasa pemerataan itu sudah cukup membaik. Misalnya juga Sumatera bagian dari Lampung sampai ke ujung kan, sampai ke Aceh dan seterusnya justru sudah dinikmati dan pasti masyarakat puas,” ungkapnya.
“Kalimantan semua sudah bisa menikmati itu, jadi memang program dari pak presiden itu memang cukup merata dan itu yang sangat kita apresiasi, dan kita harap Presiden berikutnya akan melakukan hal yang demikian, jadi tidak hanya fokus pada daerah tertentu atau misalnya khusus pulau Jawa,” jelasnya.
Fernando pun menyarankan agar para pembantu Presiden (Menteri dan kepala daerah-red) harus fokus dalam menjalan tugas-tugas yang sudah diembankan ke mereka.
“Jadi itu tentu itu yang harus tetap dijaga soliditas oleh tim kerjanya beliau untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.
Meski kepuasan publik mengalami peningkatan atas kerja Pemerintah, Fernando Emas juga memberikan catatan yang harus diperhatikan Pemerintah, yakni pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan. Hal ini, kata Fernando akan membuat fokus Pemerintah terbagi dan ditakutkan program-program kerja lainnya tidak akan maksimal.
“Memang kita harus jujur juga ada beberapa catatan-catatan pemerintahan presiden Jokowi ketika di periode keduanya ini, apalagi saat ini presiden fokus kepada pemindahan IKN, tentu akan berpengaruh pada kegiatan program-program lainnya dan akhirnya agak sedikit kurang maksimal karena semua fokus ke IKN,” paparnya.
“Jadi walaupun ada tingkat kepuasan tapi kan ada catatan-catatan pastinya, yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang menjadi agak kurang jadi ini catatan penting juga bagi Pak Jokowi untuk tetap terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program-program kerjanya,” tandasnya. (***)
Komentar