LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Fraksi PKS DPR RI menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi pembelian motor dan mobil listrik di tahun 2023. Alasannya, kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.
“Pengguna motor dan mobil listrik itu relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak butuh subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu membeli komoditas pupuk, listrik, dan BBM. Ini kan paradoks. subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan,” ujar Mulyanto, kata Mulyanto, Senin (19/12/2022).
Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, Pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya.
Terkait subsidi BBM misalnya, Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.
“Akhir-akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD100 per barel,” ungkapnya.
Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyebut Pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mulyanto jadi meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya.
Komentar