LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menghimbau perusahaan pengembang dapat memperjelas persoalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, buntut ketidakjelasan ini membuat rakyat menderita bahkan ada yang kehilangan nyawa.
Hal tersebut dikatakan Lasarus usai menerima aspirasi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, di Ruang Sekretariat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).
“Jangan ngumpulin uang rakyat terus, barangnya enggak ada, korbannya rakyat banyak, enggak benar bisnis seperti ini, menurut saya cara kerja Meikarta kalau seperti ini, sampai orang datang ke sini mengadu, memalukan. Catat, memalukan!” tegas Lasarus.
Karenanya, politikus PDIP itu minta masalahnya segera diselesaikan. “Itu harapan kami wakil rakyat. Jangan sampai orang enggak jelas nasibnya, saya dapat kabar ada yang sudah meninggal, ada yang stres enggak bisa bayar sekolahan anak, kan kasihan,” ujarnya.
Lasarus menegaskan, pihaknya akan mulai berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perumahan pada Kementerian PUPR sebagai mitrakerja dari Komisi V DPR dan juga akan menjalin komunikasi dengan Komisi XI terkiat kasus kejelasan pembayaran angsuran hunian Meikarta yang juga diduga bermasalah.
“Kita gak bisa sembarangan juga sebetulnya, ini persoalan hukum. Kami lembaga politik, kami tidak mengambil alih persoalan hukum, tapi sebagai Wakil Rakyat, kami mengimbau manakala Meikarta merasa salah, selesaikan gitu loh,” pintanya.
Lebih lanjut, Lasarus menyampaikan, pihaknya akan mendiskusikan kasus ini untuk memperjelas sejauhmana wewenang DPR dalam membantu para korban.
“Mereka sudah membayar lunas, ada yang masih mengangsur sampai hari ini, tapi unitnya gak ada. Kemudian sudah dikomunikasikan dengan pihak Meikarta, juga tidak ada kejelasan dan akhirnya datanglah ke DPR. Tadi saya sudah sampaikan, kami akan cek dulu sejauh mana kewenangan kami untuk menyelesaikan persoalan ini, terkait dengan masalah Meikarta,” janjinya.
Sedangkan Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aep Mulyana menyampaikan pihaknya menuntut pengembalian uang buntut ketidakjelasan hunian yang mereka beli sejak 2017.
“Untuk Meikarta refund adalah harga mati kami, jadi kalau enggak refund saya akan kejar terus sampai dimana, terutama Grup Lippo (pengembang),” pungkasnya.
Komentar